Ajang debat calon presiden dan calon wakil presiden 2019 seharusnya juga menyertakan materi tentang Empat Pilar.
Wawasan dan komitmen para capres tentang pilar-pilar kebangsaan juga harus diuji.
"Selama ini Empat Pilar hanya disosialisasikan ke bawah. Bagaimana dengan para pejabat, elit dari kalangan pemerintahan bahkan calon presiden? Wawasan dan komitmen mereka juga harus diuji," ujar anggota MPR, Ahmad Zainuddin dalan rilis tertulisnya yang diterima redaksi.
Empat Pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
Menurut Zainuddin, pemahaman dan komitmen kalangan pemerintahan dan elit politik rendah. Terutama, komitmen terhadap pelaksanaan UUD NRI 1945.
Dia mencontohkan, kebijakan pemerintah terhadap UU Minerba dalam kasus Freeport. Dalam kasus ini, terkesan banyak permainan antara pemerintah dengan Freeport. Sehingga wajar jika banyak kalangan menilai komitmen pemerintah terhadap NKRI, amanah Pancasila dan UUD NRI dalam masalah Freeport patut dipertanyakan.
"Pengelolaan minerba kita sangat liberal. Kasus paling nyata Freeport. Padahal UUD jelas mengamanahkan sumber daya alam dikelola negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Komitmen ini patut diuji dalam debat," tegas Zainuddin yang juga anggota Komisi IX DPR.
Lebih lanjut Zainuddin mengingatkan, penyelenggaraan Pemilu yang terbuka dan langsung setelah reformasi merupakan hasil amandemen terhadap UUD.
"Jadi Pilpres ini, yang mulai tahun ini serentak dengan pileg, adalah bagian dari demokratisasi melalui amandemen UUD. Ini perkembangan positif untuk bangsa kita," terangnya.
Karena itu sambung Zainuddin, Pilpres harus betul-betul dipahami masyarakat untuk memilih pemimpin yang memiliki keberpihakan terhadap UUD, Pancasila dan NKRI.
"Bukan sebatas ritual politik pergantian presiden. Masyarakat juga harus cerdas dan kritis untuk memilih kandidat yang memiliki kapabilitas dan integritas terhadap Pancasila dan UUD," tutupnya.
[wid]
