Berita

Politik

Mendag Impor Pangan, Petani Di Pedesaan Tidak Akan Memilih Jokowi

SABTU, 19 JANUARI 2019 | 10:31 WIB | LAPORAN:

. Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan impor diyakini bakal menggerus elektabilitas petahana pada Pilpres tahun 2019.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Syafti Hidayat mengatakan, kebijakan impor pangan sangatlah merugikan petani karena diterbitkan pada masa panen raya. Petani pun tidak diuntungkan karenanya.

"Itu (impor pangan) menyengsarakan petani," ujar Syafti saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (19/1).


Saat debat pertama Kamis malam, Calon Presiden 02, Prabowo Subianto mengaku bingung dengan perbedaan data pangan yang disajikan pemerintah. Pasalnya, kementerian terkait tidak memiliki data yang sama dalam menentukan kebijakan impor khususnya impor pangan beras dan gula.

Misalkan data dari Kementerian Pertanian dan Perum Bulog menyebutkan Indonesia tidak perlu impor. Namun di sisi lain, Menteri Perdagangan (Mendag) malah melakukan kebijakan mengimpor pangan dengan jumlah yang banyak.

Jokowi menegaskan, perbedaan pendapat di antara menteri merupakan hal yang biasa. Bahkan dia mempersilakan hal itu terjadi. Tapi Jokowi menggarisbawahi, bahwa dalam sebuah rapat telah diputuskan suatu keputusan, maka semua akan menaatinya.

Terkait itu, kata Syafti, Jokowi secara tak langsung sudah mengakui bahwa dirinya telah melakukan impor pangan. Dengan demikian diyakininya pada Pilpres nanti, mayoritas petani tidak akan memilih paslon 01.

"(Pernyataan Jokowi itu) sangat berpengaruh. Dukungan kaum tani di pedesaan kepada Jokowi akan merosot tajam," pungkas aktivis yang akrab disapa Uchok ini. [rus]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya