Berita

Diskusi Institut Demokrasi Republikan/Net

Politik

LIPI: Daerah Yang Kental Nilai Agamanya Mudah Termakan Hoax

SABTU, 19 JANUARI 2019 | 08:11 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memaparkan daerah-daerah yang rawan dengan informasi bohong (hoax). Antara lain ada di tiga provinsi di Indonesia yaitu Aceh, Jawa Barat dan Banten.

Demikian disampaikan peneliti sosial dan politik LIPI, Amin Mudzakir dalam diskusi "Hoax, Integritas KPU dan Ancaman Legitimasi Pemilu" yang digelar Institut Demokrasi Republikan di kawasan Cikini, Jumat (18/1).

"Di Aceh, Jabar dan Banten itu tingkat keterimaan terhadap berita PKI, kriminalisasi ulama, invasi tenaga asing itu tinggi sekali dalam rilis tahun 2018 terhadap 1.800 responden, masing-masing provinsi 200 orang ada di sembilan provinsi," ujar Amin.


Total sembilan provinsi yang diteliti, antar lain Sumatera Utara, Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, DIY Yogyakarta, dan Sumatera Selatan. Turut diukur tingkat toleransi di daerah-daerah tersebut.

Menurut Amin, wilayah yang kental nilai agamanya, lebih mudah termakan hoax.

"Di daerah-daerah yang punya afiliasi dengan Islam politik, sangat tinggi tingkat keterimaan berita yang telah kita konfirmasi adalah hoax," ungkapnya.

Data ini dianggap bukan istimewa, mengingat adanya tafsir ajaran Islam yang dinilai bertentangan dengan paham komunisme yang dianut PKI. Walau demikian, kawasan yang menjadi basis penganut Nahdlatul Ulama (NU) tidak mudah terpengaruh hoax jenis itu.

Di samping itu, hasil penelitian juga menyebut bahwa penyebar hoax merupakan orang yang mengerti sejarah dan berpengetahuan luas.

"Mereka yang memproduksi tahu persis isu mengenai komunisme, isu anti China, Jokowi itu China akan laku. Daerah di luar itu, Bali misalkan atau Papua, tidak akan laku karena tidak ada memori kolektif yang membuat orang tergiring untuk menerima info hoax tersebut," tandas Amin. [rus]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya