Darmadi Durianto (kiri)/RMOL
. Puluhan biro travel yang tergabung dalam Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo), Jumat (18/1) sore, menemui Komisi VI DPR di Komplek Parlemen, Jakarta.
Para agen travel ini mengadukan nasibnya ke DPR terkait serangan pelaku bisnis online yang cukup gencar menjual tiket.
"Mereka ini tergencet dari beberapa sisi. Misalnya, soal komisi dan incentif dari penjualan tiket, baik tiket penerbangan maupun domestik," kata Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam tersebut, Darmadi meminta masukan langkah apa saja yang harus diperjuangkan untuk menyelamatkan bisnis travel agent. Memang ini perubahan model bisnis, yakni travel online.
"Serangan kepada Astindo ini ada dua, pertama dari Airline terkait zero commision (penghapusan komisi), sehingga untungnya menipis dan akibatnya tidak bisa menutup biaya operasional. Kedua, tekanan langsung dari travel online, mereka bisa menjual tiket lebih murah. Bahkan tiket itu di bawah harga pasar," terang Caleg PDIP nomor urut 1 dari dapil DKI 3 Jakarta Barat, Utara, Kepulauan Seribu itu.
Ditambah lagi, kata politisi PDIP, perilaku masyarakat yang sudah berubah bergeser semuanya ke online. Perubahan perilaku ini jelas membuat pusing pelaku bisnis travel agent.
"Kalaupun memang harus dibuat Undang-Undang, maka harus mencegah agar pelaku travel agent online ini tidak menjual tiket di bawah harga pasar. Karena ini sangat menekan dan menjurus tidak sehat," paparnya.
Kondisi seperti itu, lanjut Darmad, berpotensi melanggar UU Persaingan Usaha dan Larangan Praktek Monopoli. Makanya, nanti DPR akan membahas lebih jauh, pasal-pasal mana yang mereka langgar.
"Terutama soal tiket yang berada di bawah harga pasar," terangnya.
Maka dari itu, lanjut Bendahara Megawati Institut, perilaku travel online ini cenderung menuju tindakan kapitalisme. Sementara pelaku bisnis travel konvensional ini mayoritas adalah UKM-UMKM, karena omsetnya kecil-kecil dan banyak menampung tenaga kerja.
"Keberadaannya tentu harus dilindungi pemerintah. Jangan sampai mereka tertutup. Kalau mereka collaps ya banyak pengangguran," ungkapnya.
Karena itu, kata Darmadi, pelaku UMKM ini harus mendapat proteksi dari pemerintah. Makanya, tidak adil pelaku usaha besar kemudian menekan pengusaha kecil.
"Tentu akan mati mereka," tandasnya.
[rus]
