Berita

Foto/Net

Politik

Jokowi Mau Dulang Suara Muslim Lewat Pembebasan Ustaz Ba'asyir

SABTU, 19 JANUARI 2019 | 06:33 WIB | LAPORAN:

Aroma politisasi di balik keputusan pemerintah membebaskan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir tercium menyengat. Pembebasan Ba'asyir ditengarai kuat terkait kepentingan calon presiden petahana Joko Widodo untuk mendulang suara umat muslim di Pilpres 2019.

"Harusnya jauh-jauh hari sudah dibebaskan. Kenapa baru sekarang?" kata Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Dahlan Pido di Jakarta, Jumat (18/1).

Abu Bakar Baasyir diperkirakan bakal keluar dari Lapas Gunung Sindur pada Kamis, 24 Januari 2019. Aroma politisasi sangat terasa lantaran Ba'asyir harusnya bebas bersyarat pada 23 Desember 2018 lalu.


Hal itu sebagaimana diinformasikan Ketua Dewan Pembina Tim Pengacara Muslim dan kuasa hukum Ba'asyir, Mahendradatta. Menurut dia, Ba'asyir berhak atas pelepasan bersyarat pada tanggal itu karena telah menjalani 2/3 masa hukuman dan mendapat remisi di setiap Hari Kemerdekaan dan Idul Fitri .

Berbeda, Presiden Jokowi mengaku mengizinkan pembebasan terhadap terpidana kasus terorisme itu karena faktor kemanusiaan. Jokowi mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan yang panjang, termasuk mempertimbangkan sisi keamanan dan kesehatan Ba'asyir yang sudah sepuh.

Dahlan menilai wajar jika keputusan pemerintah membebaskan Ba'asyir sekarang ini menimbulkan beragam kecurigaan terutama terkait kepentingan Pilpres 2019. Jika alasannya faktor kemanusiaan, mestinya keputusan membebaskan Ba'asyir sudah keluar sejak kesehatan pimpinan Pondok Pesantren Al Muknim Ngruki itu bermasalah.

"Demi kemanusiaan sudah uzur begitu harus dibebaskan. Usia 80 tahun lebih. Kasihan. Tapi kalau keputusanya baru sekarang, kan jadi banyak penafsiran," tukas Dahlan.[dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya