Berita

Politik

KPU, Ubahlah Format Debat Pilpres!

SABTU, 19 JANUARI 2019 | 00:15 WIB | LAPORAN:

Desakan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) memformulasikan format dan konsep debat capres-cawapres yang baru makin menguat. Di debat perdana kemarin performa kandidat tidak maksimal lantaran format dan konsep debat mengkungkung dan memagari paslon mengungkapkan gagasan besar.

"Saya cuma mau pesan kepada KPU dan kedua tim sukses jangan terlalu khawatir akan kemampuan kedua paslon. Keempatnya putra terbaik bangsa dan mereka punya kemampuan dan wawasan yang sangat baik," ujar anggota DPD RI Fahira Idris kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/1).

Format debat perdana, menurutnya, membuat keempat kandidat seperti terpaku pada daftar pertanyaan dan jawaban yang sudah memenuhi pikiran mereka. Gagasan mereka semakin tenggalam saat pertanyaan para penelis tidak tajam dan sangat normatif ditambah debat antarpaslon yang banyak keluar konteks dan tema.


Jika debat-debat berikutnya disajikan seperti debat perdana kemarin, Fahira khawatir banyak pemilih yang tidak tergerak hatinya untuk memilih. Kondisi seperti ini akan jadi kerugian besar bagi bangsa ini.

"Debat pilpres adalah salah satu referensi utama bagi sebagian besar rakyat Indonesia sebelum menentukan pilihannya dalam bilik suara. Konsep dan format debat pilpres yang bisa 'memaksa' capres/cawapres mengeluarkan gagasan besar dan mampu menyakini rakyat akan gagasannya adalah titik awal keberhasilan gelaran Pilpres 2019," tuturnya.

Fahira berharap betul pada debat-debat berikutnya terjadi perubahan-perubahan teknis yang walau kecil tetapi sangat menganggu rakyat yang menonton lewat televisi.

"Ubahlah teknis debat menjadi lebih kondusif. Tidak perlu terlalu banyak orang menonton di dalam ruang debat. Cukup paslon, beberapa tim sukses, tokoh-tokoh bangsa, ditambah perwakilan masyarakat. Debat kemarin terlalu 'ramai' baik orang maupun suara pendukung. KPU bisa sediakan layar besar diluar ruangan debat untuk tim sukses dan pendukungnya nonton bersama," pungkas Fahira Idris.[dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya