Kampanye Visi Misi Jokowi Di Televisi Dilaporkan Ke Bawaslu

. Penyampaian visi misi Presiden Joko Widodo yang ditayangkan di beberapa media televisi nasional termasuk televisi milik negara TVRI beberapa waktu lalu, dilaporkan ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawaslu.

Yang melaporkan adalah Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). Wakil Ketua ACTA, Dahlan Pido menjelaskan, pihaknya melapor karena menduga acara bertajuk "Visi Presiden" itu sebagai salah satu pelanggaran kampanye di media massa di luar jadwal.

"Pak Jokowi yang selaku Calon Presiden, yang mana dirinya dapat dipersalahkan dikarenakan telah kampanye di luar jadwal yang ditentukan, serta telah menggunakan fasilitas pemerintah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 276 ayat (2) Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf H UU Pemilu," tegasnya di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jumat (18/1).

Yang paling parah, lanjut Dahlan Pido, Jokowi menyiarkan visinya di stasiun televisi milik pemerintah TVRI. Jokowi juga diduga menggunakan fasilitas negara untuk menyampaikan visi misi tersebut.

"Dikarenakan telah menyalahgunakan kewenangannya, dan juga telah menggunakan fasilitas pemerintah, yakni TVRI yang merupakan lembaga penyiaran milik negara," jelasnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tambah Dahlan Pido, ACTA pun melaporkan Jokowi ke Bawaslu, karena patut diduga telah melakukan pelanggaran kampanye selaku presiden.

"Patut diduga telah melanggar Pasal Pasal 280 ayat (1) huruf H Jo. Pasal 282 Jo. Pasal 304 Jo. Pasal 521 UU 7/2017 tentang Pemilu. Dan atau dalam kedudukannya selaku calon presiden, yang patut diduga telah melanggar Pasal 276 ayat (2) Jo. Pasal 280 ayat (1) Jo. Pasal 492 Jo. Pasal 521 UU 7/2017 tentang Pemilu," imbuhnya.

Perlu diketahui, menurut Peraturan KPU (PKPU) Kampanye 23/2018 Peraturan KPU (PKPU) nomor 23/2018 jelas-jelas menyebutkan bahwa iklan kampanye di media massa hanya boleh dilakukan pada 21 hari jelang masa akhir kampanye atau 23 Maret-13 April 2019. Iklan di media massa itu pun harus difasilitasi oleh KPU. Terkait dengan aturan tersebut, Jokowi diduga juga sudah melakukan kampanye di luar jadwal.

"Yang menjadi permasalahan dari hal tersebut adalah adanya suatu tindakan licik dari Pak Jokowi, yang mana dalam hal ini dirinya adalah selaku Presiden dan juga selaku Calon Presiden," pungkas Dahlan Pido. [rus]