Jokowi Lupa Penegakan Hukum Butuh Aparat Profesional Dan Berintegritas

Solusi yang ditawarkan calon presiden petahana Joko Widodo diragukan bisa efektif mengatasi persoalan ketidakadilan dalam perlakuan hukum.

"Di satu sisi Jokowi menginginkan law-enforcement, tapi dia lupa untuk mewujudkannya harus dengan birokrasi penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Sementara solusi (yang ditawarkan) Jokowi hanya pada persoalan rekruitmen terbuka," kata politisi Partai Bulan Bintang (PBB) Ahmad Yani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/1).

Jokowi, sebut dia, terlihat sangat kaku menjawab pertanyaan tidak adanya persamaan di depan hukum pada saat debat tadi malam. Jokowi malah memberikan jawaban persis seseorang yang sedang membahas teknis hukum acara. Padahal, ketidakadilan yang dipertanyakan pasangan Prabowo-Sandi dalam debat dilandasi maraknya proses hukum yang berat sebelah.

Anggapan marak terjadi kriminalisasi, menurut caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 1 ini, kerap dikaitkan dengan kepemimpinan era Jokowi. Yang lebih mendominasi adalah kriminalisasi terhadap lawan politik.

"Aneh, Jokowi malah menyarankan untuk melapor ke aparat penegak hukum. Ratusan laporan telah dibuat tapi yang ditindak hanya laporan kubu petahana, sedangkan kubu lain dibiarkan. Yang dipertanyakan adalah sikap presiden dalam melihat secara das sein persoalan ini," tukas Ahmad Yani.[dem]