Berita

Jokowi-Prabowo/Net

Politik

DEBAT PILPRES 2019

Cara Prabowo Dan Jokowi Wujudkan Kepastian Hukum

JUMAT, 18 JANUARI 2019 | 00:53 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki formula dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia.

Kubu pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menciptakan harmonisasi hukum, sehingga ada sinkronisasi dan hukum dapat dirasakan oleh semua warga negara.

"Dari ketidakpastian hukum yang terjadi dan tumpang tindih, harus ada sinkronisasi hukum dan akan kita ciptakan harmonisasi agar terwujudnya kepastian hukum," ujar Sandiaga di acara debat pilpres, Jakarta Selatan, Kamis (17/1).


Dari harmonisasi tersebut, lanjut Sandi, akan meningkatkan investasi lapangan kerja dan dirasakan oleh masyarakat.

"Kepastian hukum ini akan jadi prioritas Prabowo-Sandi," tegasnya.

Paslon nomor urut 01 Jokowi tidak sependapat dengan ide tersebut. Jokowi memilih penggabungan fungsi legislasi agar tidak terjadi tumpang tindih hukum di Indonesia.

"Kami berbeda dengan pak Prabowo dan pak Sandi. Penting sekali harmonisasi dan regulasi kita. Oleh sebab itu, kami akan menggabungkan fungsi legislasi," kata Jokowi.

Jokowi akan melakukan penggabungan fungsi legislasi dalam sebuah badan yang dinamakan Pusat Legislasi Nasional. Badan ini akan dikontrol langsung oleh presiden.

"Kami akan bentuk Pusat Legislasi Nasional yang ada di BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) , di dirjen, dan fungsi legislasi yang ada di semua kementerian akan kita gabungan dalam badan yang namanya pusat legislasi nasional," tegas Jokowi.

"Dikontrol langsung oleh presiden, satu pintu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Perda-perda yang ada di daerah juga harus berkonsultasi agar tidak tumpang tindih konsultasi," sambungnya.

Namun demikian, Prabowo Subianto mengatakan bahwa tidak ada yang beda dengan wacana yang dilontarkan Jokowi.

"Terimakasih, kalau saya tidak lihat perbedaan," ujar Prabowo.

Dijelaskannya, fungsi eksekutif adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan hukum, termasuk harus menjamin penegakan hukum.

"Presiden adalah chief executive of law enforcement officer penanggung jawab penegakan hukum, itu tanggung jawab presiden. Kami akan mempercepat masalah ini semua. Kita ingin percepatan, kita ingin harus ada terobosan," demikian Prabowo. [ian]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Buyback Emas Antam Meroket Rp55.000, Satu Gram Dibanderol Rp2,45 Juta

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:57

Harga Minyak Dunia Merosot Imbas Keputusan Trump

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:56

IHSG Terbang 1,6 Persen Menuju 6.000, Rupiah Ikut Menguat

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:44

PKS: Koalisi Prabowo Akan Tetap Konstruktif Jaga Persatuan Bangsa

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:40

Pengusaha Heri Black Dicecar KPK soal Kontainer Berisi Sparepart di Pelabuhan Tanjung Emas

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:29

10 Kader Ramaikan Bursa Caketum PB SEMMI di Kongres IX Banten

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:17

Berkas Lengkap, Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:08

Korea Pimpin Reli Bursa Asia

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:54

Galeri 24 Dorong Literasi Investasi Emas Masyarakat di Jakarta Fair 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:47

Manfaatkan Program Nikah Massal dan One Stop Nikah Solution dari Kemenag, Daftar Sekarang!

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:43

Selengkapnya