Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra diharapkan tunduk terhadap rekomendasi Majelis Syuro PBB tentang keputusan Itjima Ulama II yang mendukung pasangan capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Desakan itu disampaikan Ketua Dewan Syuro PBB MS Kaban, kepada wartawan di kantor DPP PBB, Kamis (17/1). Pernyataan MS Kaban itu disampaikan dalam rangka menyambut pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PBB pada 27 hingga 28 Januari mendatang di Jakarta.
Dalam rakornas nanti, sambung Kaban, pihaknya akan menyosialisasikan rekomendasi kepada seluruh kader PBB, utamanya kepada Yusril untuk mendukung pasangan calon Prabowo-Sandi.
MS Kaban menjelaskan bahwa PBB didirikan oleh kekuatan ormas dan tokoh Islam di Indonesia. Gerak dan langkah politik PBB, ujarnya lagi, harus sejalan dengan perjuangan umat Islam.
Salah bentuk konsistensi PBB tersebut diapresiasi oleh Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) yang cara mendukung dan memilih caleg PBB yang bertarung di Pileg 2019.
“Di sisi lain, kata MS Kaban, ada Itjima Ulama II yang mendukung Prabowo-Uno. Keputusan ini menjadi rekomendasi Majelis Syuro untuk usulkan kepada DPP PBB," kata Kaban.
Yusril Ihza Mahendra, selain menjadi kuasa hukum pasangan capres Jokowi-Ma'ruf Amin, juga bakal mendukung pasangan tersebut. Bahkan kabarnya, Yusril menggalang DPW-DPW untuk mendukung langkahnya tersebut.
Terkait dengan manuver Yusril, Kaban menegaskan sejauh ini masih sebatas rencana. Makanya, Majelis Syuro pada Rakornas akan menyosialisasikan rekomendasi agar DPP dan seluruh kader PBB untuk mendukung pasangan Prabowo-Sandi.
"Mudah-mudahan dengan adanya rekomendasi Majelis Syuro, seluruh kader istiqorah," harap Kaban.
"Pak Yusril terkesan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Sementara Majelis Syuro dukung Prabowo-Sandi. Dikotomi ini berdampak kepada konstituen PBB. Mereka menjadi bingung," tanya wartawan.
Menjawab pertanyaan itu, Kaban mengatakan kalau di PBB sering terjadi perbedaan. Dan Majelis Syuro menurut dia tugasnya mengawal garis partai.
Kalaupun antara Majelis Syuro dan Ketua Umum berbeda dukungan, menurut dia, sebagai hal yang rasional dan wajar.
"Bagi PBB perbedaaan itu tidak masalah. Bukan dikotomi, kita hanya melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing," ujarnya.
Kalau pun pada akhirnya Yusril dan DPW-DPW PBB mendukung Jokowi-Ma'ruf, Kaban mengatakan tidak ada sanksi dijatuhkan dari keputusan itu.
"PBB membangun politik rasional. Tidak mungkin bisa netral. Tapi kami tidak ingin kader Golput. Makanya kita memberikan rekomendasi sebatas mengusulkan saja,†demikian Kaban.
[ian]
