Jenderal TNI (Purn) Wiranto/net
Langkah Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto dalam kompetisi politik nasional selalu dibayang-bayangi isu penculikan aktivis di tahun 1997-1998.
Bahkan, bagi pendukung Prabowo, isu penculikan aktivis cuma dijadikan komoditas politik untuk menjegal karir politik purnawirawan bintang tiga itu.
Malam ini, dalam debat perdana Pilpres 2019 bertema besar hukum dan hak asasi manusia, sejarah kelam itu berpotensi jadi senjata politik yang dilemparkan lawan ke arah pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Namun, juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean, satu di antara sedikit orang yang meyakini bahwa penculikan aktivis di era itu bukan sepenuhnya kehendak Prabowo selaku Komandan Jenderal Kopassus saat itu.
Namun, juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean, satu di antara sedikit orang yang meyakini bahwa penculikan aktivis di era itu bukan sepenuhnya kehendak Prabowo selaku Komandan Jenderal Kopassus saat itu.
Ferdinand juga mengetahui rekaman wawancara pejuang HAM legendaris, almarhum Munir Said Thalib, di satu stasiun televisi swasta. Almarhum berada satu meja bersama Fadli Zon yang kala itu masih menjadi juru bicara Prabowo.
Dalam video tersebut, Munir menegaskan, Prabowo berhak mendapat pengadilan yang benar-benar adil dan terbuka. Prabowo mesti diberi ruang untuk bersaksi soal sumber perintah penculikan aktivis, dan membuktikan dirinya bersalah atau tidak dalam kasus penculikan sekian banyak aktivis. Munir menggugat Panglima ABRI, Jenderal Wiranto (kini menjabat Menko Polhukam), untuk membuka tragedi itu dengan tuntas. Namun, sebelum perjuangannya berbuah hasil, Munir sudah wafat diracun pada 7 September 2004.
"Kalau kita mengikuti penggalan-penggalan cerita dan pengakuan dari tim Kopassus menyatakan bahwa semua yang diamankan pada saat itu akhirnya dilepas dalam keadaan hidup. Tidak ada yang dibunuh," tutur Ferdinand kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/1).
Ferdinand menyebut para mantan aktivis yang diculik dan bisa bersaksi saat ini. Seperti Andi Arief yang kini menjabat Wasekjen Demokrat, Desmon Mahesa dan Pius Lustrilanang yang berpolitik di Gerindra. Tapi, ada juga sejumlah korban penculikan yang belum ditemukan sampai sekarang.
"Lantas, siapa pelaku (penculikan)-nya?" tanya Ferdinand.
Politikus Partai Demokrat ini yakin rentetan penculikan pasti diketahui pucuk pimpinan ABRI saat itu, khususnya Wiranto yang menjabat Panglima ABRI di awal 1998 sampai 1999.
"Saya pikir Wiranto yang pada saat itu menjadi Panglima ABRI (TNI) tahu banyak dan mesti tahu pergerakan seluruh pasukannya. Ini yang harus dibuka," tambah Ferdinand.
Dalam sebuah kesempatan wawancara dengan
RMOL TV pada Juli 2018, pengurus DPP Partai Gerindra sekaligus mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang beberapa anggotanya turut menjadi korban penculikan, Habiburokhman, angkat bicara tentang isu tersebut.
"Saya katakan begini, saya aktivis PRD, teman-teman yang hilang itu saya kenal dan beberapa pernah tidur dengan saya, waktu diburu-buru. Termasuk Wiji Thukul, Bimo Petrus. Saya sudah pelajari kasus Tim Mawar (tim yang menculik). Memang itu suatu skenario yang rumit," ungkap Habiburokhman.
Menurutnya, tuduhan penculikan aktivis tidak bisa dibebankan hanya pada Prabowo. Apalagi, banyak kepentingan dari para petinggi militer di dalam pembungkaman dan penghilangan para aktivis anti Orde Baru kala itu.
"Enggak bisa kita tuduh Prabowo begitu saja. Banyak sekali peran di rezim waktu itu yang punya kepentingan dalam penculikan ini. Ada jenderal ini jenderal itu. Proses hukum Tim Mawar sudah jelas katakan tidak ada perintah maupun arahan dari Prabowo," katanya.
[ald]
