RMOL. Dalam hitungan jam, rakyat Indonesia akan menyaksikan debat capres pertama yang akan digelar Kamis (17/1) malam, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
Calon Wakil Presiden nomor urut 01 KH. Ma'ruf Amin akan menjawab pertanyaan debat capres soal terorisme.
Hal itu disampaikan penasehat hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden ini akan menekankan materi pemerintah menghadapi terorisme bukan berarti pemerintah memusuhi Islam.
Isu terkait dengan terorisme akan lebih banyak dijawab oleh Ma'ruf Amin dalam debat capres putaran pertama.
"Ini lebih banyak Pak Ma'ruf Amin yang akan menjawab nanti pada isu terorisme," kata Yusril setelah pertemuan dalam rangka persiapan debat di Gedung Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Rabu (16/1) malam.
Jika benar bahwa Pak Ma'ruf yang akan menjawab tentang isu terorisme maka ini akan menjadi antiklimaks terhadap apa yang pernah dikritik beliau tentang penanganan terorisme di Indonesia.
Penulis pernah mewawancai Pak Ma'ruf Amin tahun 2008 silam, saat beliau masih menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Kala itu, situasinya adalah pimpinan Polri akan segera berganti dari Jenderal Polisi Sutanto kepada Komjen Polisi Bambang Hendarso Danuri.
Dalam wawancara kami di tahun 2008, Ma'ruf Amin memiliki harapan pada Bambang Hendarso Danuri jika kelak dia menjadi Kapolri, maka harus serius menangani terorisme.
Selama ini, Ma'ruf menilai Polri cukup baik dalam menangani terorisme pada kepemimpinan Jenderal Polisi Sutanto.
Pak Ma'ruf mengharapkan, Bambang Hendarso Danuri akan mampu meneruskan kesuksesan Sutanto.
"Dari sumber-sumber yang bisa kami percayai, track record dari Pak BHD ini juga sangat baik sehingga kita optimis bisa lebih baik hasilnya. Kita ingatkan juga agar jangan surut penanganan terorisme ini, contohnya saja Nurdin M. Top itu sampai sekarang belum bisa ditangkap," kata Ma'ruf Amin di Jakarta, Rabu (17/9/2008).
Ma'ruf juga mengingatkan agar dalam kepemimpinan Kapolri yang baru nanti, dilakukan penyegaran dan pembenahan dalam organisasi Tim Anti Teror Polri.
"Saya berharap Densus 88 itu tidak statis yaitu hanya terdiri dari pejabat yang itu-itu saja," lanjut Ma’ruf ketika itu.
Ma'ruf berharap agar dalam organisasi Densus 88 juga dilakukan regenerasi.
"Ya harus ada regenerasi. Masak dia dia juga yang menangani selama bertahun-tahun. Merit system harus diberlakukan agar perwira menengah dan perwira tinggi yang berpotensi bisa mendapat kesempatan dalam penanganan terorisme," pungkas Ma'ruf Amin.
Pejabat Polri yang dikecam dan dikritik Pak Ma'ruf Amin terlalu mendominasi penanganan terorisme adalah Komjen Polisi Gories Mere.
Gories Mere jugalah yang waktu itu mendapat kecaman keras dari banyak pihak, terutama dari Komnas HAM, karena sering sekali melakukan tindakan kekerasan yang sangat bar-bar, bahkan menembaki warga sipil yang tidak bersalah di Poso, atas nama penanganan terorisme.
Gories Mere juga banyak dikecam sepanjang menangani terorisme karena dinilai anti Islam.
Ia kerap memerintahkan penembakan dan razia ke Pondok Pondok Pesantren, termasuk Pondok Pesantren Al Amanah pimpinan Haji Adnan Arzal di Tebang Rejo Poso yang ditembaki pada malam takbiran di tahun 2006.
Komnas HAM menyebut tindakan Densus 88 Anti Teror yang dipimpin Gories Mere dalam operasi di Pondok Pesantren Al Amanah di Tebang Rejo Poso sebagai bentuk pelanggaran HAM.
Dan pejabat yang dikecam dan dikritik Pak Ma'ruf Amin di tahun 2008 dulu yaitu Komjen Polisi (Purn) Gories Mere, saat ini justru merupakan Staf Khusus Presiden Joko Widodo.
Dalam arti kata, ada pejabat yang dulu dikecam dan dikritik, sekarang pejabat tersebut justru jadi bagian dari pemerintahan Jokowi.
Anti-klimaks.
[***]
