Berita

Erdogan dan Trump/Net

Dunia

Lewat Telepon, Erdogan Bahas Zona Aman Di Suriah Dengan Trump

SELASA, 15 JANUARI 2019 | 21:58 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Presiden Tayyip Erdogan mengatakan bahwa ia telah membahas zona aman yang akan didirikan Turki di dalam wilayah Suriah sepanjang perbatasan mereka dalam panggilan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump hari ini (Selasa, 15/1).

Trump, yang mengumumkan akan menarik pasukan Amerika Serikat keluar dari Suriah timur laut bulan lalu, menyarankan dalam sebuah tweet pada hari akhir pekan kemarin untuk menciptakan zona aman, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

"Masalah zona aman, termasuk zona aman di sepanjang perbatasan Turki yang akan dibentuk oleh kami, masalah yang saya bawa sejak era Obama,diulangi lagi olehnya sejauh 20 mil," kata Erdogan kepada anggota Partai AK di parlemen.


Dia kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa zona itu dapat diperpanjang melebihi 20 mil, tetapi tidak mengatakan seberapa jauh akan bisa diperpanjang.

Turki telah berjanji untuk mengambil alih perang melawan kelompok militan ISIS di Suriah setelah penarikan Amerika Serikat. Namun, perbedaan pahit antara Washington dan Ankara mengenai milisi Kurdi YPG telah memburuk pembicaraan antara kedua mitra NATO tersebut.

YPG telah menjadi sekutu utama Amerika Serikat dalam perang melawan ISIS. Namun Turki memandangnya sebagai organisasi teroris dan perpanjangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang telah melakukan pemberontakan selama puluhan tahun di Turki.

Panggilan telepon antara Trump dan Erdogn dilakukan setelah Trump mengancam Turki dengan kehancuran ekonomi jika pasukan Turki menyerang milisi YPG.

Ancaman Trump untuk menghancurkan ekonomi Turki juga memicu kekhawatiran di kalangan investor, dan menyebabkan lira turun sebanyak 1,6 persen awal pekan ini. Erdogan mengatakan dia dan Trump telah sepakat untuk meningkatkan hubungan ekonomi selama panggilan telepon mereka.

"Turki akan terus melakukan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini sejalan dengan semangat aliansi, asalkan hak dan hukum kita dihormati," katanya, seperti dimuat Reuters. [mel]

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

UPDATE

34 Ribu Kendaraan Melintas Padalarang dan Lembang, Mayoritas Roda Dua

Rabu, 25 Maret 2026 | 15:55

Tinjau Terminal Pulo Gebang, Seskab Teddy Jamin Arus Balik Lancar

Rabu, 25 Maret 2026 | 15:38

Akui Coretax Bermasalah, Purbaya Perpanjang Deadline Lapor SPT hingga Akhir April 2026

Rabu, 25 Maret 2026 | 14:48

Energi Filipina Masuk Zona Waspada, Presiden Marcos Aktifkan Mode Siaga

Rabu, 25 Maret 2026 | 14:27

Dugaan Intervensi Politik Bayangi Penanganan Kasus Yaqut di KPK

Rabu, 25 Maret 2026 | 14:10

Emas Mulai Ditinggalkan, Investor Lirik Bitcoin sebagai Aset Aman

Rabu, 25 Maret 2026 | 14:06

Mendagri: Sumbar Capai 100 Persen Pemulihan Pascabencana, Sumut-Aceh Belum

Rabu, 25 Maret 2026 | 13:39

Tren Nikah Melonjak Usai Lebaran, Kemenag Pastikan KUA Siaga Meski WFA

Rabu, 25 Maret 2026 | 13:20

Ledakan Wisatawan Lebaran di Jabar, DPRD Ingatkan Waspada Bencana dan Pungli

Rabu, 25 Maret 2026 | 13:01

IHSG Menguat ke Level 7.199 di Sesi I Rabu Siang, Ratusan Saham Menghijau

Rabu, 25 Maret 2026 | 12:28

Selengkapnya