Berita

Erdogan dan Trump/Net

Dunia

Lewat Telepon, Erdogan Bahas Zona Aman Di Suriah Dengan Trump

SELASA, 15 JANUARI 2019 | 21:58 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Presiden Tayyip Erdogan mengatakan bahwa ia telah membahas zona aman yang akan didirikan Turki di dalam wilayah Suriah sepanjang perbatasan mereka dalam panggilan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump hari ini (Selasa, 15/1).

Trump, yang mengumumkan akan menarik pasukan Amerika Serikat keluar dari Suriah timur laut bulan lalu, menyarankan dalam sebuah tweet pada hari akhir pekan kemarin untuk menciptakan zona aman, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

"Masalah zona aman, termasuk zona aman di sepanjang perbatasan Turki yang akan dibentuk oleh kami, masalah yang saya bawa sejak era Obama,diulangi lagi olehnya sejauh 20 mil," kata Erdogan kepada anggota Partai AK di parlemen.

Dia kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa zona itu dapat diperpanjang melebihi 20 mil, tetapi tidak mengatakan seberapa jauh akan bisa diperpanjang.

Turki telah berjanji untuk mengambil alih perang melawan kelompok militan ISIS di Suriah setelah penarikan Amerika Serikat. Namun, perbedaan pahit antara Washington dan Ankara mengenai milisi Kurdi YPG telah memburuk pembicaraan antara kedua mitra NATO tersebut.

YPG telah menjadi sekutu utama Amerika Serikat dalam perang melawan ISIS. Namun Turki memandangnya sebagai organisasi teroris dan perpanjangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang telah melakukan pemberontakan selama puluhan tahun di Turki.

Panggilan telepon antara Trump dan Erdogn dilakukan setelah Trump mengancam Turki dengan kehancuran ekonomi jika pasukan Turki menyerang milisi YPG.

Ancaman Trump untuk menghancurkan ekonomi Turki juga memicu kekhawatiran di kalangan investor, dan menyebabkan lira turun sebanyak 1,6 persen awal pekan ini. Erdogan mengatakan dia dan Trump telah sepakat untuk meningkatkan hubungan ekonomi selama panggilan telepon mereka.

"Turki akan terus melakukan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini sejalan dengan semangat aliansi, asalkan hak dan hukum kita dihormati," katanya, seperti dimuat Reuters. [mel]

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya