Berita

Fahri Hamzah/RMOL

Politik

Mimpi Fahri, Tahun 2019 Indonesia Menjadi Negara Yang Dihormati

MINGGU, 13 JANUARI 2019 | 06:57 WIB | LAPORAN:

Indonesia diharapkan  menjadi maju negara besar sehingga dihormati dan disegani oleh bangsa-bangsa di dunia.

Harapan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah saat menyampaikan orasi kebangsaan di acara puncak Deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia atau GARBI Provinsi Lampung, Sabtu (12/1) di Grand Ballroom, Hotel Horison, Bandar Lampung.

Orasi disampaikan Fahri di hadapan ratusan massa GARBI yang memadati acara deklarasi. Fahri Hamzah mengatakan di tahun 2019 punya impian dan  harapan.


"Tahun baru tentu ada harapan, impian untuk Indonesia lebih baik dan maju. Saya, tentu dengan teman teman di GARBI punya harapan dan  impian menuju Indonesia  jadi bangsa besar yang disegani dan dihormati," ujar salah satu deklarator GARBI itu.

Namun, lanjut Fahri, masih ada tiga tantangan besar yang masih sulit diatasi. Pertama kesulitan memahami narasi setelah masa kepemimpinan yang otoritarisme pada era Orde Baru.

"Dalam hal tersebut masih sulitnya mencari pemimpin yang memahami demokrasi," ujarnya.

Masalah kedua, negara tidak mampu menyelesaikan persoalan dan banyak janji yang tidak dipenuhi. Dan masalah ketiga adalah mengenai kepemimpinan.

"Kita masih menjadi negara yang mengalami transisi dan perlu pemimpin untuk mengeja kembali kata-kata Indonesia,"  papar Fahri.

Untuk membangun negara yang maju, tambahnya, pemerintahan harus mendapatkan kritik.

"Lembaga eksekutif memegang 99% negara, dan birokrasi, mereka tidak boleh mendapatkan pujian, tapi mereka harus selalu diberikan tantangan dan kritik yang membangun," tukasnya.

Karena itulah, menurut Fahri Hamzah terbentuknya organisasi massa yang dipelopori  kaum muda bernama Gerakan Arah Baru Indonesia atau GARBI diharapkan membawa perubahan dengan cara berfikir demokrasi yang berbasis agama.

"GARBI ingin menegaskan bahwa kuasa perubahan dengan ilmulah yang dapat menegakan wibawa kekuasaan dengan ilmu serta bekerja dengan sistem sunnatullah, bukan struktur yang feodal" pungkas politisi dari PKS itu.[dem]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya