Berita

Fahri Hamzah/RMOL

Politik

Mimpi Fahri, Tahun 2019 Indonesia Menjadi Negara Yang Dihormati

MINGGU, 13 JANUARI 2019 | 06:57 WIB | LAPORAN:

Indonesia diharapkan  menjadi maju negara besar sehingga dihormati dan disegani oleh bangsa-bangsa di dunia.

Harapan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah saat menyampaikan orasi kebangsaan di acara puncak Deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia atau GARBI Provinsi Lampung, Sabtu (12/1) di Grand Ballroom, Hotel Horison, Bandar Lampung.

Orasi disampaikan Fahri di hadapan ratusan massa GARBI yang memadati acara deklarasi. Fahri Hamzah mengatakan di tahun 2019 punya impian dan  harapan.


"Tahun baru tentu ada harapan, impian untuk Indonesia lebih baik dan maju. Saya, tentu dengan teman teman di GARBI punya harapan dan  impian menuju Indonesia  jadi bangsa besar yang disegani dan dihormati," ujar salah satu deklarator GARBI itu.

Namun, lanjut Fahri, masih ada tiga tantangan besar yang masih sulit diatasi. Pertama kesulitan memahami narasi setelah masa kepemimpinan yang otoritarisme pada era Orde Baru.

"Dalam hal tersebut masih sulitnya mencari pemimpin yang memahami demokrasi," ujarnya.

Masalah kedua, negara tidak mampu menyelesaikan persoalan dan banyak janji yang tidak dipenuhi. Dan masalah ketiga adalah mengenai kepemimpinan.

"Kita masih menjadi negara yang mengalami transisi dan perlu pemimpin untuk mengeja kembali kata-kata Indonesia,"  papar Fahri.

Untuk membangun negara yang maju, tambahnya, pemerintahan harus mendapatkan kritik.

"Lembaga eksekutif memegang 99% negara, dan birokrasi, mereka tidak boleh mendapatkan pujian, tapi mereka harus selalu diberikan tantangan dan kritik yang membangun," tukasnya.

Karena itulah, menurut Fahri Hamzah terbentuknya organisasi massa yang dipelopori  kaum muda bernama Gerakan Arah Baru Indonesia atau GARBI diharapkan membawa perubahan dengan cara berfikir demokrasi yang berbasis agama.

"GARBI ingin menegaskan bahwa kuasa perubahan dengan ilmulah yang dapat menegakan wibawa kekuasaan dengan ilmu serta bekerja dengan sistem sunnatullah, bukan struktur yang feodal" pungkas politisi dari PKS itu.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya