Berita

Fahri Hamzah/RMOL

Politik

Mimpi Fahri, Tahun 2019 Indonesia Menjadi Negara Yang Dihormati

MINGGU, 13 JANUARI 2019 | 06:57 WIB | LAPORAN:

Indonesia diharapkan  menjadi maju negara besar sehingga dihormati dan disegani oleh bangsa-bangsa di dunia.

Harapan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah saat menyampaikan orasi kebangsaan di acara puncak Deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia atau GARBI Provinsi Lampung, Sabtu (12/1) di Grand Ballroom, Hotel Horison, Bandar Lampung.

Orasi disampaikan Fahri di hadapan ratusan massa GARBI yang memadati acara deklarasi. Fahri Hamzah mengatakan di tahun 2019 punya impian dan  harapan.


"Tahun baru tentu ada harapan, impian untuk Indonesia lebih baik dan maju. Saya, tentu dengan teman teman di GARBI punya harapan dan  impian menuju Indonesia  jadi bangsa besar yang disegani dan dihormati," ujar salah satu deklarator GARBI itu.

Namun, lanjut Fahri, masih ada tiga tantangan besar yang masih sulit diatasi. Pertama kesulitan memahami narasi setelah masa kepemimpinan yang otoritarisme pada era Orde Baru.

"Dalam hal tersebut masih sulitnya mencari pemimpin yang memahami demokrasi," ujarnya.

Masalah kedua, negara tidak mampu menyelesaikan persoalan dan banyak janji yang tidak dipenuhi. Dan masalah ketiga adalah mengenai kepemimpinan.

"Kita masih menjadi negara yang mengalami transisi dan perlu pemimpin untuk mengeja kembali kata-kata Indonesia,"  papar Fahri.

Untuk membangun negara yang maju, tambahnya, pemerintahan harus mendapatkan kritik.

"Lembaga eksekutif memegang 99% negara, dan birokrasi, mereka tidak boleh mendapatkan pujian, tapi mereka harus selalu diberikan tantangan dan kritik yang membangun," tukasnya.

Karena itulah, menurut Fahri Hamzah terbentuknya organisasi massa yang dipelopori  kaum muda bernama Gerakan Arah Baru Indonesia atau GARBI diharapkan membawa perubahan dengan cara berfikir demokrasi yang berbasis agama.

"GARBI ingin menegaskan bahwa kuasa perubahan dengan ilmulah yang dapat menegakan wibawa kekuasaan dengan ilmu serta bekerja dengan sistem sunnatullah, bukan struktur yang feodal" pungkas politisi dari PKS itu.[dem]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya