Surat tugas Presiden Joko Widodo soal pembentukan tim gabungan untuk mengusut kasus teror kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan dinilai hanya pencitraan.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane mengaku yakin kalau surat yang diterbitkan sebagai tindak lanjut rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) itu karena momentum politik yang diawali desakan masyarakat, DPR RI dan janji Jokowi sendiri.
"Karena desakan masyarakat dan berbagai komponen," katanya kepada wartawan usai diskusi 'Jelang Debat Siapa Hebat' di Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu (12/1).
Neta menduga, penerbitan surat itu hanya pencitraan dari pihak kepolisian dan Jokowi. Yang mana, surat tugas mengesankan bahwa polisi maupun pemerintah sangat serius ingin mengungkap teror yang menimpa Novel Baswedan tahun 2017 lalu.
"Pembentukan tim ini sarat dengan tahun politik sehingga sarat dengan pencitraan. Pencitraan untuk polisi maupun Jokowi," bebernya.
Karena hanya pencitraan, Neta mengaku yakin kalau tim tersebut tidak akan mampu mengungkap pelaku dan dalang aksi penyiraman air keras terhadap Novel.
"Seolah-olah kesannya serius, tapi percayalah itu tidak akan terungkap," imbuhnya.
[wah]
