Surat Penghentian Penyelidikan Perkara (SP3) kasus dugaan penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan Guwan Jusuf berujung saling bantah antar penegak hukum.
Polisi sebelumnya menyatakan penghentian kasus Gunawan Jusuf atas petunjuk Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun hal itu dibantah dengan tegas pihak Korps Adhyaksa ini.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Mukri berdalih bahwa berkas perkara kasus tersebut belum ada dan pengembalian SPDP belum dikirim ke Kejagung.
“Berkasnya saja belum ada. Artinya pengembalian SPDP itu dikarenakan berkas perkara tidak pernah dikirimkan ke kita (Kejaksaan),†ungkap Mukri, kemarin (Jumat, 11/1).
Mukri mengatakan, pihaknya menerima pengiriman SPDP kasus ini dari Bareskrim Polri sekitar juni 2017.
“Sampai batas waktu pengembalian SPDP, tidak pernah dikirimkan berkas perkara,†tambah Mukri.
Dalam surat Direktur Tipideksus yang diterima wartawan, tertanggal 14 Desember 2018 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, disebutkan bahwa penyidikan terhadap perkara itu dihentikan demi hukum.
Surat bernomor B/279B/XII/RES.2.3/2018/Dit Tipidesksus itu, juga memuat alasan penghentian penyidikan adalah karena Nebis in idem dan Kedaluarsa. Padahal sebelumnya, polisi menyatakan akan mengejar bukti-bukti sampai ke luar negeri.
Menurut Mukri, Kejaksaan Agung pun menyimpulkan penerbitan SPDP terlalu cepat. Seharusnya, sambung Mukri, berdasarkan standar operasional prosedur nomor 03 tahun 2016 berkas harus dikirim paling lambat 1 bulan setelah SPDP dikirimkan.
“Sementara ini sudah lewat 494 hari. Akhirnya kemarin bulan November SPDP dikembalikan ke penyidik. Supaya tidak menjadi tunggakkan, jadi berkasnya belum pernah ada,†demikian Mukri.
[jto]
