Berita

Harry Tanoesoedibjo/Net

Hukum

Mantan Relawan: Ingin Lepas Dari Kasus Hukum, HT Berlindung Pada Presiden

SABTU, 12 JANUARI 2019 | 05:02 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

. Sejumlah kalangan mendesak penegak hukum khususnya polisi dan jaksa untuk menuntaskan kasus Hary Tanoesoedibjo yang mengancam seorang jaksa.

Desakan itu termasuk berasal dari Guntur Siregar, mantan relawan Joko Widodo di Pilpres 2014 silam.

Menurut Guntur hingga kini publik masih percaya tenggelamnya kasus bos MNC itu merupakan bargaining dukungannya pada Jokowi di Pilpres 2019.


"Sulit menerima jika kasus Hary Tanoe sebagai tersangka SMS ancaman kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto tenggelam begitu saja tanpa ada kepastian hukum," ungkap Guntur yang pernah menjabat Sekjen Ormas Pro Jokowi (Projo), kemarin (Jumat, 11/1).

"Sebab itu timbul kesan HT ini berlindung kepada Presiden untuk selamatkan diri dari kasusnya tersebut," imbuh Guntur.

Karena itu, Guntur menagih janji Jaksa Agung HM Prasetyo yang menyatakan bakal lanjutkan kasus HT tersebut meski masuk dalam barisan pendukung Jokowi di Pilpres 2019.

Guntur mengingatkan pernyataan Jaksa Agung Prasetyo yang akan tetap melanjutkan kasus ini agar tidak menimbulkan anggapan bahwa ada politisasi.

"Mana realisasinya pernyataan Jaksa Agung itu?" tegas Guntur.

Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto sebelumnya melaporkan ke polisi bos MNC Group Hary Tanoe terkait SMS ancaman.

Yulianto adalah jaksa yang menyidik kasus korupsi penerimaan kelebihan bayar pajak PT Mobile-8 Telecom (PT Smartfren) pada tahun anggaran 2007-2009. HT merupakan saksi dalam kasus ini.

Polisi pun setelah menerima laporan resmi Yulianto lalu melakukan serangkaian proses hukum mulai penyelidikan hingga penyidikan akhirnya menetapkan sebagai HT tersangka.

HT Pun melakukan perlawanan dengan langkah praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun akhir Hakim Tunggal Praperadilan Cepi Iskandar memutuskan menolak permohonan praperadilan Hary Tanoe.

Kasus ini sendiri, prosesnya sudah cukup lama, sepatutnya telah masuk tahap penuntutan pihak Jaksa dan segera di sidangkan.

Belakangan berkas kasus ini masih tahap penelitian jaksa. Setelah diteliti, Jaksa mengembalikan berkas tersebut untuk dilengkapi atau P-19

Jaksa penuntut umum sudah memberi petunjuk polisi untuk melengkapi berkas tersebut .[jto]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

16 Negara Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Tujuh Wakil Asia

Senin, 29 Juni 2026 | 02:03

Prediksi Skor Babak 32 Besar

Senin, 29 Juni 2026 | 02:00

Bareskrim Gagalkan Peredaran 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 | 01:31

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

Senin, 29 Juni 2026 | 01:12

Forum Konferensi Republik Hasilkan Tiga Mandat

Senin, 29 Juni 2026 | 01:03

Mesir vs Iran: Stadion Berubah Jadi Arena Adu Gengsi Ribuan Tahun

Senin, 29 Juni 2026 | 00:38

Pelarangan Konferensi Republik di Kampus UI Tak Menumbuhkan Pesimisme

Senin, 29 Juni 2026 | 00:27

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

BPPKB Banten HDS Melepas Stigma Negatif terhadap Ormas

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:41

Forum Konferensi Republik Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:05

Selengkapnya