Joko Widodo dan Ma'ruf Amin vs Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno/Net
Mengutip pidato Bung Karno pada 6 Oktober 1966, di atas geladak Kapal RI Tjandrasa, 'Sejarah telah membuktikan kepada kita bahwa kebesaran, kejayaan, kesentausaan dan kemakmuran negara kita hanya dapat dicapai apabila kita menguasai lautan.'
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Iing Rohimin menekankan pentingnya isu kemaritiman menjadi tema tersendiri dalam debat calon presiden. Hal ini mengingat posisi laut dan berbagai sumber daya yang terkandungnya secara ekonomi, sosial, budaya dan politik serta pertahanan dan keamanan adalah masa depan bangsa.
"Selama 73 tahun Indonesia berdiri, kita bersepakat bahwa kita adalah bangsa kepulauan dengan dikelilingi lautan sebagai penghubung. Debat capres sebagai ajang penyampaian gagasan, visi, misi dan program kerja capres ke depannya jika terpilih nanti, merupakan ajang penilaian publik bagaimana pola pikir kandidat pemimpin negara tersebut," ujar Iing dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (11/1).
Dalam debat capres, lanjut dia, masyarakat juga dapat menilai ke mana kelak orientasi pembangunan pada masa pemerintahnya. Karenanya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu 2019 harus memasukkan isu kemaritiman dalam tema debat.
Iing Rohimin menuturkan, dalam empat tahun terakhir, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi sebagai capres nomor urut 01 mengusung visi utama Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Alangkah baiknya, jika debat capres kali ini menjadi sarana pasangan capres petahana memaparkan capaian kinerja masa pemerintahannya serta mengenalkan program lanjutannya dalam bidang kemaritiman.
Kemudian, dari pasangan Prabowo Subianto sebagai capres nomor urut 02 dapat menjadikan debat capres ini sebagai evaluasi kinerja petahana sekaligus mengenalkan visi, misi dan program kemaritiman yang harusnya dapat lebih baik.
"Sehingga perdebatan besar gagasan kemaritiman Indonesia dapat membuahkan arah gerak besar negara kelautan dan kepulauan Republik Indonesia yang lebih baik," sarannya.
Isu kemaritiman antara lain meliputi sektor perikanan, kelautan, kepulauan, perhubungan laut, dan geopolitik regional dan internasional. Di sisi lain, Indonesia adalah pemilik dari negara dengan garis pantai terpanjang, jumlah pulau terbanyak serta laut yang luas dibandingkan daratan.
Oleh karena itu, pola pembangunan sudah sepatutnya yang berorietasi kepada kemaritiman sebagai pijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia.
"Jangan sampai beda pemimpin beda pijakan pembangunanya, karena hal ini dapat memperlambat Indonesia untuk maju. Adapun cara pencapainnya boleh berbeda, sesuai dengan gaya kepemimpinan masing-masing," ujarnya.
Dia mengingatkan, masih ada waktu bagi KPU untuk memutuskan dan memasukan tema kemaritiman sebagai agenda tersendiri dalam debat capres.
"Agar debat capres ini sesuai dengan kepribadian bangsa yang memiliki sejarah panjang kejayaan maritim," terangnya.
Iing menambahkan, KNTI yang dimotori oleh pengurus DPD KNTI Kota Semarang menggalang dukungan untuk petisi meminta KPU menjadikan isu kemaritiman sebagai debat tersendiri.
Petisi yang digalang oleh KNTI tersebut dapat dibuka dan diisi pada laman berikut:
https://bit.ly/2ssXxmB.
[wid]
