Diskusi di Pos Pemenangan Prabowo-Sandi/Net
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut tuntas kasus suap penyaluran hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Praktisi hukum, Indranas Gaho bahkan mendesak KPK untuk turut memeriksa Menpora Imam Nahrowi. Sebab, politisi PKB itu merupakan orang yang paling bertanggung jawab di kementerian yang dipimpinnya tersebut.
"Imam Nahrawi harus bertanggung jawab atas kasus ini," ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘Lingkaran Korupsi Dana Hibah Kemenpora’ di Pos Pemenangan Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Kamis (10/1).
Menurutnya, sebagai pimpinan tertinggi Kemenpora, Imam pasti mengetahui apa yang dilakukan anak buahnya.
"Semua ini adalah mata rantai, KPK harus memeriksa Imam karena ini adalah perbuatan anak buahnya,†jelasnya.
Terlebih, kasus ini tidak hanya merugikan negara, tapi juga menghambat pengembangan potensi pemuda Indonesia.
"Saya sebagai pemuda merasa dirugikan, dana hibah itu bukan uang Imam Nahrawi, tapi uang kami yang bayar pajak," tegas Indra.
Dugaan suap dana hibah Kemenpora untuk KONI bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pertengahan Desember 2018 lalu.
Dari operasi senyap itu, KPK menetapkan lima tersangka. Tiga di antaranya merupakan penerima suap, yaitu Deputi IV Kemenpora, Mulyana; PPK Kemenpora, Adhi Purnama; dan Staf Kemenpora, Eko Triyanto.
Adapun sebagai pihak diduga pemberi suap adalah Sekretaris Jenderal KONI, Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI, Jhoni E Awuy.
Alat bukti yang diamankan KPK berupa uang tunai senilai Rp 318 juta, buku tabungan dan ATM dengan saldo sekitar Rp 100 juta, satu unit mobil Chevrolet dan bingkisan uang tunai di KONI senilai Rp 7 miliar.
[ian]
