Berita

Diskusi di Pos Pemenangan Prabowo-Sandi/Net

Politik

Imam Nahrawi Pasti Tahu Anak Buahnya Korupsi

KAMIS, 10 JANUARI 2019 | 20:04 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut tuntas kasus suap penyaluran hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Praktisi hukum, Indranas Gaho bahkan mendesak KPK untuk turut memeriksa Menpora Imam Nahrowi. Sebab, politisi PKB itu merupakan orang yang paling bertanggung jawab di kementerian yang dipimpinnya tersebut.

"Imam Nahrawi harus bertanggung jawab atas kasus ini," ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘Lingkaran Korupsi Dana Hibah Kemenpora’ di Pos Pemenangan Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Kamis (10/1).


Menurutnya, sebagai pimpinan tertinggi Kemenpora, Imam pasti mengetahui apa yang dilakukan anak buahnya.

"Semua ini adalah mata rantai, KPK harus memeriksa Imam karena ini adalah perbuatan anak buahnya,” jelasnya.

Terlebih, kasus ini tidak hanya merugikan negara, tapi juga menghambat pengembangan potensi pemuda Indonesia.

"Saya sebagai pemuda merasa dirugikan, dana hibah itu bukan uang Imam Nahrawi, tapi uang kami yang bayar pajak," tegas Indra.

Dugaan suap dana hibah Kemenpora untuk KONI bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pertengahan Desember 2018 lalu.

Dari operasi senyap itu, KPK menetapkan lima tersangka. Tiga di antaranya merupakan penerima suap, yaitu Deputi IV Kemenpora, Mulyana; PPK Kemenpora, Adhi Purnama; dan Staf Kemenpora, Eko Triyanto.

Adapun sebagai pihak diduga pemberi suap adalah Sekretaris Jenderal KONI, Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI, Jhoni E Awuy.

Alat bukti yang diamankan KPK berupa uang tunai senilai Rp 318 juta, buku tabungan dan ATM dengan saldo sekitar Rp 100 juta, satu unit mobil Chevrolet dan bingkisan uang tunai di KONI senilai Rp 7 miliar. [ian]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya