Berita

Doni Monardo/Net

Politik

Perpres Baru, TNI Aktif Bisa Menjabat Kepala BNPB

RABU, 09 JANUARI 2019 | 07:38 WIB | LAPORAN:

Presiden Joko Widodo dikabarkan akan tetap melantik Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Letnan Jenderal Doni Monardo menjadi kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Istana Negara, Jakarta, pagi ini (Rabu, 9/1).

Kepala BNPB yang baru itu akan menggantikan Willem Rampangilei.

Pelantikan Doni sedianya Rabu (2/1) lalu tapi tertunda setelah Jokowi mendadak bertolak ke Lampung meninjau korban tsunami Selat Sunda.


Pihak Istana, melalui Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi Saptopribowo telah membenarkan kepala BNPB akan diisi Letjen Doni.

Doni saat ini masih aktif berdinas dengan pangkat bintang tiga di pundak.

Sesuai UU 34/2004 pasal 47 ayat 1 tentang Tentara Nasional Indonesia. TNI aktif dilarang menduduki jabatan sipil. Dalam pasal 47 ayat 1 berbunyi: "Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan."

Sedangkan BNPB tidak termasuk lembaga nonkementerian yang boleh diduduki TNI aktif. Itu artinya pengangkatan Doni sebagai kepala BNPB dianggap melanggar aturan. Ini sesuai dengan pasal 47 ayat 2 yang berbunyi:

"Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung."

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (purn) Moeldoko menyatakan akan ada revisi Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2018. Di antaranya BNPB tidak lagi langsung di bawah presiden. Melainkan di bawah koordinasi menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan.

Dengan berpindahnya koodinasi ke Menko Polhukam, kepala BNPB yang berasal dari lingkungan militer tak masalah bila masih aktif.

"Kenapa aktif? Karena biasanya kebencanaan itu segera action dari tentara, kepolisian. Maka kalau aktif mudah mengkonsolidasikan," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/1).[wid]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya