Berita

Capres Prabowo Subianto kunjungi Palu/Net

Politik

Di Palu, Prabowo Singgung Pejabat Yang Korupsi Bantuan Bencana

SELASA, 08 JANUARI 2019 | 22:52 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Maraknya korupsi program bantuan bencana alam yang dilakukan pejabat menjadi perhatian serius calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Di hadapan masyarakat korban tsunami, gempa, dan likuifaksi di Palu, Sigi, dan Donggala, Prabowo menyinggung kelakuan pejabat yang melakukan korupsi bantuan. Padahal program-program tersebut diperuntukkan untuk membantu masyarakat yang tertimpa musibah.

"Kita harus waspada, kita juga sedih di beberapa tempat ketahuan ada saja yang korupsi bantuan untuk bencana. Saya tidak mengerti ada saja kelakuan seperti itu di saat saudara-saudara kita terkena musibah," jelas Prabowo di Hotel Santika, Palu, Selasa (8/1).


Atas banyaknya aksi praktik korupsi tersebut, Prabowo menjelaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki pekerjaan yang berat. Karena itu, dirinya bersama Sandiaga Uno mengajak seluruh rakyat Indonesia berjuang bersama menyelamatkan Indonesia serta bersama-sama menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

"Kita masih punya pekerjaan yang berat, kita harus selamatkan masa depan bangsa kita semua, kita harus memiliki pemerintah yang tidak korup. Ini panggilan untuk bangsa dan negara kita. Itu perjuangan saya, itu perjuangan kita semua," tutur Prabowo, sebagaimana dalam keterangannya.

Praktik korupsi penanganan bencana alam kerap terjadi di berbagai sektor pemerintahan. Seperti korupsi dana rehabilitasi gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk pembangunan gedung SD dan SMP yang melibatkan anggota DPRD, kepala dinas dan pihak kontraktor.

Selain itu, ada juga korupsi pembangunan gedung shelter tsunami di Pandeglang, Banten senilai Rp18 miliar. Terbaru adalah korupsi proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018 dalam pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala dan Palu. [wah]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya