Berita

Capres Prabowo Subianto kunjungi Palu/Net

Politik

Di Palu, Prabowo Singgung Pejabat Yang Korupsi Bantuan Bencana

SELASA, 08 JANUARI 2019 | 22:52 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Maraknya korupsi program bantuan bencana alam yang dilakukan pejabat menjadi perhatian serius calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Di hadapan masyarakat korban tsunami, gempa, dan likuifaksi di Palu, Sigi, dan Donggala, Prabowo menyinggung kelakuan pejabat yang melakukan korupsi bantuan. Padahal program-program tersebut diperuntukkan untuk membantu masyarakat yang tertimpa musibah.

"Kita harus waspada, kita juga sedih di beberapa tempat ketahuan ada saja yang korupsi bantuan untuk bencana. Saya tidak mengerti ada saja kelakuan seperti itu di saat saudara-saudara kita terkena musibah," jelas Prabowo di Hotel Santika, Palu, Selasa (8/1).

Atas banyaknya aksi praktik korupsi tersebut, Prabowo menjelaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki pekerjaan yang berat. Karena itu, dirinya bersama Sandiaga Uno mengajak seluruh rakyat Indonesia berjuang bersama menyelamatkan Indonesia serta bersama-sama menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

"Kita masih punya pekerjaan yang berat, kita harus selamatkan masa depan bangsa kita semua, kita harus memiliki pemerintah yang tidak korup. Ini panggilan untuk bangsa dan negara kita. Itu perjuangan saya, itu perjuangan kita semua," tutur Prabowo, sebagaimana dalam keterangannya.

Praktik korupsi penanganan bencana alam kerap terjadi di berbagai sektor pemerintahan. Seperti korupsi dana rehabilitasi gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk pembangunan gedung SD dan SMP yang melibatkan anggota DPRD, kepala dinas dan pihak kontraktor.

Selain itu, ada juga korupsi pembangunan gedung shelter tsunami di Pandeglang, Banten senilai Rp18 miliar. Terbaru adalah korupsi proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018 dalam pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala dan Palu. [wah]

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya