Berita

Capres Prabowo Subianto kunjungi Palu/Net

Politik

Di Palu, Prabowo Singgung Pejabat Yang Korupsi Bantuan Bencana

SELASA, 08 JANUARI 2019 | 22:52 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Maraknya korupsi program bantuan bencana alam yang dilakukan pejabat menjadi perhatian serius calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Di hadapan masyarakat korban tsunami, gempa, dan likuifaksi di Palu, Sigi, dan Donggala, Prabowo menyinggung kelakuan pejabat yang melakukan korupsi bantuan. Padahal program-program tersebut diperuntukkan untuk membantu masyarakat yang tertimpa musibah.

"Kita harus waspada, kita juga sedih di beberapa tempat ketahuan ada saja yang korupsi bantuan untuk bencana. Saya tidak mengerti ada saja kelakuan seperti itu di saat saudara-saudara kita terkena musibah," jelas Prabowo di Hotel Santika, Palu, Selasa (8/1).


Atas banyaknya aksi praktik korupsi tersebut, Prabowo menjelaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki pekerjaan yang berat. Karena itu, dirinya bersama Sandiaga Uno mengajak seluruh rakyat Indonesia berjuang bersama menyelamatkan Indonesia serta bersama-sama menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

"Kita masih punya pekerjaan yang berat, kita harus selamatkan masa depan bangsa kita semua, kita harus memiliki pemerintah yang tidak korup. Ini panggilan untuk bangsa dan negara kita. Itu perjuangan saya, itu perjuangan kita semua," tutur Prabowo, sebagaimana dalam keterangannya.

Praktik korupsi penanganan bencana alam kerap terjadi di berbagai sektor pemerintahan. Seperti korupsi dana rehabilitasi gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk pembangunan gedung SD dan SMP yang melibatkan anggota DPRD, kepala dinas dan pihak kontraktor.

Selain itu, ada juga korupsi pembangunan gedung shelter tsunami di Pandeglang, Banten senilai Rp18 miliar. Terbaru adalah korupsi proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018 dalam pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala dan Palu. [wah]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Perang di Meja Runding

Kamis, 09 April 2026 | 06:16

Kecanggihan Alat Perang AS-Israel Bisa Dikalahkan

Kamis, 09 April 2026 | 06:04

Polisi di Jateng Dilaporkan Usai Rekam Polwan Mandi

Kamis, 09 April 2026 | 05:36

Tatanan Baru Dunia di Bawah Naungan Syariah Islam dan Khilafah

Kamis, 09 April 2026 | 05:26

Pemuda di Solo Tanam Ganja di Rumah

Kamis, 09 April 2026 | 05:10

Polda Sumsel Pamerkan 1.715 Unit Motor Hasil Curian

Kamis, 09 April 2026 | 04:20

Bandung Masuk 5 Besar Destinasi Wisata Terpopuler di Asia

Kamis, 09 April 2026 | 04:16

Pemprov Jateng Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bekas

Kamis, 09 April 2026 | 04:01

Mental Baja di Ujung Kiamat, Iran Tetap Berkata ‘Tidak’

Kamis, 09 April 2026 | 03:30

Jusuf Kalla Tersinggung Berat Omongan Rismon

Kamis, 09 April 2026 | 03:28

Selengkapnya