AMERIKA SERIKAT dan Israel secara resmi meninggalkan UNESCO memasuki awal tahun 2019.
Meskipun sejak Oktober 2017, Donald Trump diikuti oleh Benjamin Netanyahu telah memberikan isyarat untuk meninggalkan lembaga yang dibangun pasca Perang Dunia ke-2 ini.
Lembaga ini sejatinya berujung untuk mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerja sama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka saling menghormati berdasarkan prinsip keadilan, hukum, HAM, dan kebebasan hakiki sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Konstitusi UNESCO.
Akan tetapi Amerika dan Israel menuduh lembaga ini semakin tidak netral karena mengakomodasi sejumlah tuntutan Palestina terkait dengan berbagai warisan situs sejarah di tanah Palestina. Israel diikuti Amerika kemudian menuduh lembaga ini dengan tuduhan klise sebagai anti Smith.
Akan tetapi Amerika dan Israel menuduh lembaga ini semakin tidak netral karena mengakomodasi sejumlah tuntutan Palestina terkait dengan berbagai warisan situs sejarah di tanah Palestina. Israel diikuti Amerika kemudian menuduh lembaga ini dengan tuduhan klise sebagai anti Smith.
Kalau kita mencermati secara seksama berbagai kebijakan UNESCO (The United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization) sebagai lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang berdiri 4 November 1945 yang berhubungan dengan bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan awalnya condong pada kepentingan Israel.
Akan tetapi, sejalan dengan bertambahnya usia, lembaga ini semakin netral dan independen. Karena itu, semakin rasional, proporsional, dan berimbang dalam mengambil berbagai keputusan khususnya terkait isu Palestina-Israel. Situasi ini dapat dilihat sebagai indikator berkurangnya dukungan dunia internasional terhadap Israel atau meningkatnya dukungan masyarakat internasional terhadap Palestina. Atau bisa juga dilihat sebagai isyarat menyusutnya pengaruh Amerika di tingkat global.
Puncak kemarahan Amerika dan Israel terjadi saat UNESCO yang berkedudukan di Paris ini menerima negara Palestina sebagai anggota penuh pada tahun 2011. Sejak saat itu, Amerika maupun Israel terus menunggak kewajibannya untuk membayar Iuran keanggotaan.
Terpilihnya Audrey Azoulay sebagai Director General UNESCO pada tahun 2017 yang tampaknya dimaksudkan untuk mengurungkan niat Amerika dan Israel untuk meninggalkan lembaga international yang beranggotakan 191 negara ini ternyata gagal.
Sebagaimana diketahui Azoulay adalah seorang politisi perempuan Prancis beragama Yahudi dan memiliki leluhur asal Maroko. Karena itu, ia memiliki hubungan emosional (historis dan relijius) dengan masyarakat Yahudi maupun Arab. Tampaknya, kekecewaan Amerika maupun Israel terlalu dalam dengan lembaga PBB ini, sehingga kehadiran Azoulay tidak mampu melunakkannya.
Ke depan kita akan saksikan apakah lembaga-lembaga internasional termasuk PBB akan lebih baik tanpa Amerika dan Israel?
[***]
Penulis adalah pengamat politik Islam dan demokrasi
