Berita

ilustrasi/net

Dunia

Syukurlah, Ibu Kota Hoax Dunia Bukan Di Indonesia

SELASA, 08 JANUARI 2019 | 15:47 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Bahaya laten hoax (kabar bohong) sudah dianggap sebagai ancaman serius oleh masyarakat Indonesia, terutama di musim politik seperti sekarang.

Sehari-hari hoax bertebaran di media sosial kita. Dari lapisan elite sampai kelas bawah berbagi peran sebagai produsen, distributor sampai konsumen hoax.

Tapi jangan terlalu kecil hati, seolah-olah Indonesia cuma bisa juara hoax. Faktanya, virus hoax lebih mengakar di negeri jauh. Veles, kota kecil di negeri Makedonia-lah, yang dijuluki "ibu kota hoax dunia".


Sejumlah warga Veles mengambil untung dari kontes politik di negara lain yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan mereka. Meramaikan pemilu dengan distribusi informasi palsu dan menuai uang tunai dari kegiatan tersebut. Industri hoax pun bersemi di bumi Asia, terutama Malaysia dan Indonesia.

Channel News Asia (CNA) baru-baru ini mewawancarai para produsen informasi palsu yang bermukim di Vales. Mereka mengaku ikut campur dalam pemilihan umum di Amerika Serikat yang dimenangkan Donald Trump.

Mirko Ceselkoski, yang pada kartu namanya tertulis "orang yang membantu Donald Trump memenangkan pemilihan AS", mengaku geli sendiri melihat kenyataan bahwa ia menjadi terkenal karena julukan itu.

Pria berusia 38 tahun itu, yang menyebut dirinya konsultan pemasaran internet, tidak sendiri. Ia berbagi keuntungan besar dengan para pemuda di Veles, bahkan menggurui beberapa murid.

CNA melaporkan, lebih dari 100 situs web pro-Trump dijalankan oleh 44.000 orang di Veles pada 2016. Mereka mengontrol situs-situs yang menyebar informasi bohong demi keuntungan.

Di Veles, motif produksi hoax itu bukan politik. Para penyebar "fake news" di kota pada salah satu negara termiskin di Eropa itu bermotif lebih sepele, yaitu uang. Inilah ladang uang modern setelah banyak pabrik di Veles bangkrut dan melahirkan banyak pengangguran baru. Hoax jadi pilihan kalangan usia produktif untuk mendapat penghasilan.

"Ketika beberapa dari mereka mulai bereksperimen dengan politik AS, hasilnya sangat bagus. Banyak siswa saya menghasilkan lebih dari US$ 100.000 per bulan," klaim Ceselkoski.

Kolega Ceselkoski bernama Sasha, memberi panduan praktis untuk untuk menyebar hoax. Pertama-tama, bergabunglah dengan grup Facebook menggunakan profil palsu. Grup ini mesti kelompok yang berpengaruh. Langkah dua hingga empat adalah, temukan kisah yang sedang tren; tulis ulang dan tambahkan banyak bumbu.

"Judulnya dipersingkat sehingga orang dapat membacanya sekilas," tambah Sasha.

Di AS, eksperimen mereka berhasil. Berita tentang Trump paling banyak memberi keuntungan, terutama yang palsu daripada yang faktual.

"Mereka (pendukung Trump) membagi ke teman-teman mereka dan berdebat dengan mereka, dan ceritanya semakin menyebar," tambah Ceselkoski.

Sekarang beralih ke dalam negeri. CNA pun menemukan kelompok serupa di Indonesia. Di sini, industri troll dengan akun palsu yang dijalankan untuk mendapatkan keuntungan disebut buzzer. Salah satu pelakunya adalah pria bernama Iqbal, nama samaran. Ia mengaku memiliki ratusan akun Twitter dan puluhan akun Facebook.

Spesialisasi Iqbal adalah isu politik. Klien membayarnya untuk mempromosikan konten. Agar akun tampak asli, setiap postingan dirancang supaya sesuai kepribadian profil.

"Postingnya konsisten. Misalnya, profil wanita akan membahas masalah wanita," jelas Iqbal.

Dia bahkan mengantisipasi permintaan di masa depan. Ketika ada klien yang mempekerjakannya, dan kompatibel dengan latar belakang akun, maka semua telah tersedia.

Namun, Iqbal bersikeras bahwa ia dan koleganya tidak mengotori tangan dengan kebohongan dan kebencian di media sosial. Ia menyebut penyebaran kebencian dan kebohongan sebagai fenomena yang mengkhawatirkan.

Di masa jelang Pemilu 2019 di Indonesia, serangan kabar bohong merata menimpa kedua pasangan kontestan Pilpres. Yang menonjol, terhadap kandidat wakil presiden nomor 02, Sandiaga Uno, dan calon presiden nomor 01, Joko Widodo. [ald]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya