Berita

ilustrasi/net

Dunia

Syukurlah, Ibu Kota Hoax Dunia Bukan Di Indonesia

SELASA, 08 JANUARI 2019 | 15:47 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Bahaya laten hoax (kabar bohong) sudah dianggap sebagai ancaman serius oleh masyarakat Indonesia, terutama di musim politik seperti sekarang.

Sehari-hari hoax bertebaran di media sosial kita. Dari lapisan elite sampai kelas bawah berbagi peran sebagai produsen, distributor sampai konsumen hoax.

Tapi jangan terlalu kecil hati, seolah-olah Indonesia cuma bisa juara hoax. Faktanya, virus hoax lebih mengakar di negeri jauh. Veles, kota kecil di negeri Makedonia-lah, yang dijuluki "ibu kota hoax dunia".

Sejumlah warga Veles mengambil untung dari kontes politik di negara lain yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan mereka. Meramaikan pemilu dengan distribusi informasi palsu dan menuai uang tunai dari kegiatan tersebut. Industri hoax pun bersemi di bumi Asia, terutama Malaysia dan Indonesia.

Channel News Asia (CNA) baru-baru ini mewawancarai para produsen informasi palsu yang bermukim di Vales. Mereka mengaku ikut campur dalam pemilihan umum di Amerika Serikat yang dimenangkan Donald Trump.

Mirko Ceselkoski, yang pada kartu namanya tertulis "orang yang membantu Donald Trump memenangkan pemilihan AS", mengaku geli sendiri melihat kenyataan bahwa ia menjadi terkenal karena julukan itu.

Pria berusia 38 tahun itu, yang menyebut dirinya konsultan pemasaran internet, tidak sendiri. Ia berbagi keuntungan besar dengan para pemuda di Veles, bahkan menggurui beberapa murid.

CNA melaporkan, lebih dari 100 situs web pro-Trump dijalankan oleh 44.000 orang di Veles pada 2016. Mereka mengontrol situs-situs yang menyebar informasi bohong demi keuntungan.

Di Veles, motif produksi hoax itu bukan politik. Para penyebar "fake news" di kota pada salah satu negara termiskin di Eropa itu bermotif lebih sepele, yaitu uang. Inilah ladang uang modern setelah banyak pabrik di Veles bangkrut dan melahirkan banyak pengangguran baru. Hoax jadi pilihan kalangan usia produktif untuk mendapat penghasilan.

"Ketika beberapa dari mereka mulai bereksperimen dengan politik AS, hasilnya sangat bagus. Banyak siswa saya menghasilkan lebih dari US$ 100.000 per bulan," klaim Ceselkoski.

Kolega Ceselkoski bernama Sasha, memberi panduan praktis untuk untuk menyebar hoax. Pertama-tama, bergabunglah dengan grup Facebook menggunakan profil palsu. Grup ini mesti kelompok yang berpengaruh. Langkah dua hingga empat adalah, temukan kisah yang sedang tren; tulis ulang dan tambahkan banyak bumbu.

"Judulnya dipersingkat sehingga orang dapat membacanya sekilas," tambah Sasha.

Di AS, eksperimen mereka berhasil. Berita tentang Trump paling banyak memberi keuntungan, terutama yang palsu daripada yang faktual.

"Mereka (pendukung Trump) membagi ke teman-teman mereka dan berdebat dengan mereka, dan ceritanya semakin menyebar," tambah Ceselkoski.

Sekarang beralih ke dalam negeri. CNA pun menemukan kelompok serupa di Indonesia. Di sini, industri troll dengan akun palsu yang dijalankan untuk mendapatkan keuntungan disebut buzzer. Salah satu pelakunya adalah pria bernama Iqbal, nama samaran. Ia mengaku memiliki ratusan akun Twitter dan puluhan akun Facebook.

Spesialisasi Iqbal adalah isu politik. Klien membayarnya untuk mempromosikan konten. Agar akun tampak asli, setiap postingan dirancang supaya sesuai kepribadian profil.

"Postingnya konsisten. Misalnya, profil wanita akan membahas masalah wanita," jelas Iqbal.

Dia bahkan mengantisipasi permintaan di masa depan. Ketika ada klien yang mempekerjakannya, dan kompatibel dengan latar belakang akun, maka semua telah tersedia.

Namun, Iqbal bersikeras bahwa ia dan koleganya tidak mengotori tangan dengan kebohongan dan kebencian di media sosial. Ia menyebut penyebaran kebencian dan kebohongan sebagai fenomena yang mengkhawatirkan.

Di masa jelang Pemilu 2019 di Indonesia, serangan kabar bohong merata menimpa kedua pasangan kontestan Pilpres. Yang menonjol, terhadap kandidat wakil presiden nomor 02, Sandiaga Uno, dan calon presiden nomor 01, Joko Widodo. [ald]

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Waspadai Partai Cokelat, PDIP: Biarkan Rakyat Bebas Memilih!

Rabu, 27 November 2024 | 11:18

UPDATE

Disdik DKI Segera Cairkan KJP Plus dan KJMU Tahap II

Sabtu, 30 November 2024 | 04:05

Israel dan AS Jauhkan Umat Islam dari Yerusalem

Sabtu, 30 November 2024 | 03:38

Isu Kelompok Rentan Harus Jadi Fokus Legislator Perempuan

Sabtu, 30 November 2024 | 03:18

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Kadin Luncurkan White Paper

Sabtu, 30 November 2024 | 03:04

Pasukan Jangkrik Gerindra Sukses Kuasai Pilkada di Jateng

Sabtu, 30 November 2024 | 02:36

Fraksi PKS Usulkan RUU Boikot Produk Israel

Sabtu, 30 November 2024 | 02:34

Sertijab dan Kenaikan Pangkat

Sabtu, 30 November 2024 | 02:01

Bawaslu Pastikan Tak Ada Kecurangan Perhitungan Suara

Sabtu, 30 November 2024 | 01:48

Anggaran Sekolah Gratis DKI Disiapkan Rp2,3 Triliun

Sabtu, 30 November 2024 | 01:17

Mulyono Bidik 2029 dengan Syarat Jakarta Dikuasai

Sabtu, 30 November 2024 | 01:01

Selengkapnya