. Setelah penyampaian visi misi capres dan cawapres Pilpres 2019 yang sedianya digelar pada 9 Januari dibatalkan karena kengganan salah satu paslon menyampaikan visi misi secara langsung, kini keinginan publik agar disugukan perdebatan dan diskursus Pilpres yang menarik, otentik, dan sehat, kembali diuji.
Pasalnya, pada rangkaian Debat Publik Pilpres 2019 ini, KPU memutuskan "membocorkan" daftar pertanyaan debat kepada kedua paslon.
Anggota DPD RI Fahira Idris sangat menyayangkan kebijakan mekanisme format debat di mana daftar pertanyaan dibocorkan kepada para paslon seminggu sebelum debat.
Kebijakan ini dikhawatirkan tidak hanya menurunkan kualitas konstestasi adu gagasan antarpaslon dan pendukungnya, tetapi juga akan menggerus partisipasi pemilih karena banyak pemilih yang menjadikan debat sebagai referensi utama untuk memilih capres dan cawapres.
"Cerdas cermat anak sekolah saja, para siswa dituntut untuk memahami semua mata pelajaran tanpa terkecuali, karena mereka tidak tahu pertanyaan apa yang akan ditanyakan nanti. Masa debat capres, debat yang pesertanya empat orang putra terbaik bangsa, kalah sama cerdas cermat anak sekolahan," ujar Fahira, Senin (7/1).
Dia mengungkapkan, jika alasan KPU membocorkan daftar pertanyaan agar jawaban paslon lebih mendalam, idealnya yang diberikan adalah term of reference (TOR) sesuai tema debat.
Dalam TOR tersebut, lanjut Fahira, selain memaparkan secara tegas apa yang mereka harapkan dari kedua paslon dalam debat, KPU juga bisa menyampaikan batasan tema debat, arahan dalam menjawab (jelas, padat, berisi, dan bernas), dan uraian komprehensif tema besar dan tema turunanan debat sehingga tim sukses dan kedua paslon mampu memprediksi pertanyaan yang akan keluar, mempersiapkan jawaban, dan mengaitkannya dengan visi misi yang sudah mereka publikasikan ke publik.
"Inikan (membocorkan pertanyaan) seperti meragukan kemampuan dan kecerdasan para capres atau cawapres. Rakyat ingin melihat otentisitas calon pemimpin mereka. Calon yang memahami apapun persoalan Indonesia dan mampu dengan cepat memformulasikan solusinya. KPU seharusnya lebih paham apa yang ingin disaksikan rakyat dalam debat ini," tutupnya.
[rus]
