Anggota KPU, Pramono Ubaid Tanthowi/RMOL
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pramono Ubaid Tanthowi menanggapi santai banyaknya protes atas keputusan membocorkan kisi-kisi pertanyaan moderator kepada capres dan cawapres sebelum debat. Dia mengatakan keputusan itu disepakati bersama dalam rapat yang dihadiri perwakilan kedua tim sukses bersama KPU.
"Kemarin saya lihat tidak ada yang protes, gak ada yang menolak dan gak ada yang walkout," kata Pramono saat di temui di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/1).
Termasuk, kata Pramono, terkait keputusan meniadakan sosialisasi visi misi capres-cawapres dalam debat. Aturan ini disepakati bersama dalam rapat yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban.
"Kalau mau mengajukan (keberatan) sebenarnya kemarin bisa menyampaikan, tapi pada saat rapat kemarin gak ada apa-apa, kita rapatnya dengan akrab," ucap Pramono.
"Jangan pas rapat senyam-senyum, gak protes, gak (ada) apa-apa tapi di luar teriak-teriak. Menurut saya itu tidak bertanggung jawab," tambahnya.
Apa ada kemungkinan format debat capres berubah? Pramono menjawab bisa saja berubah. Tetapi untuk debat pertama tidak bisa.
"Kita lihat ini selama sampai beberapa hari kedepan. Jika tidak ada permintaan untuk berubah ya tetap kita laksanakan. Nanti kita lihat dulu, kita evaluasi dari hasil debat pertama, jika ada tim kampanye dan paslon yang keberatan atau dirugikan atau merasa susah menggunakan metode pertama, kita terbuka untuk diskusi kembali untuk duduk bersama. Jadi debat kedua, ketiga, keempat itu bisa berubah, bagaimana masing-masing gagasan punya usulan," paparnya.
Protes soal format debat banyak disampaikan kubu Prabowo-Sandiaga. Protes disampaikan bukan oleh satu dua orang yang mengatasnamakan Badan Pemenanga Nasional, dan partai pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 itu. Di tanya mengapa masih ada tim sukses yang protes, Pramono juga menanggapi santai.
"Ya itu bagaimana saya katakan tadi, sebenarnya itu bagian dari tanggung jawab masing-masing tim koalisi 01 dan 02 untuk mensosialisasikan kesepakatan itu kepada koalisi parpolnya, kepada sesama tim kampanye dan konstituennya. Itu jadi tanggung jawab mereka untuk mensosialisasikan itu. Janga membebankan itu semua ke KPU, KPU yang dipukuli banyak orang, kita gak bertanggung jawab, gak gitu dong," tandasnya.
[rus]Berita ini mengalami perubahan judul dan isi. Redaksi meminta maaf kepada pembaca atas perubahan yang dilakukan.
