Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Otoritarianisme Versus Demokrasi, Bukan Suni Versus Syiah

MINGGU, 06 JANUARI 2019 | 20:35 WIB | OLEH: DR. MUHAMMAD NAJIB

SETELAH mengambil keputusan menarik pasukannya dari Suriah, Presiden Amerika Donald Trump mengirim Menlunya Mike Pompeo ke Timur Tengah. Tur Pompeo akan berlangsung mulai 8 sampai 15 Januari 2019.

Menurut keterangan Departemen Luar Negri AS, ia akan mengunjungi Yordania, Mesir, Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Arab Saudi. Dengan agenda utama adalah membangun kembali persatuan Dewan Kerjasama Teluk (GCC).

Selain itu, bagaimana menyelesaikan konflik di Yaman, serta bagaimana membantu Saudi Arabia menyelesaikan kasus Jamal Khashoggi yang membuatnya terpojok dalam masyarakat internasional.


Jika melihat waktu yang dipilihnya dan negara yang menjadi tujuannya, maka dapat dipastikan kunjungan Pompeo kali ini tidak akan membuahkan hasil yang penting dan tidak akan mengubah keadaan. Mengapa ?

Pertama, isolasi atau embargo terhadap Qatar oleh Saudi Arabia, Mesir, UAE, dan Bahrain yang sudah berlangsung lebih dari setahun ternyata tidak mampu mengubah sikap Qatar. Sementara tuntutan yang begitu banyak dan tidak masuk akal tidak sedikitpun memberi ruang negosiasi dan kompromi.

Kedua, masalah Yaman yang sudah berlangsung lebih dari 4 tahun, kini proses negosiasinya berlangsung di Swedia di bawah inisiatif PBB. Jadi Amerika tidak memiki peran signifikan.

Ketiga, kasus Khassoghi yang memperuncing hubungan Saudi Arabia versus Turki, walau Khassogi yang mengasingkan diri di AS dan belerja untuk media AS, ternyata sikap Amerika justru membela Saudi Arabia. Dan sampai saat ini, tekanan internasional terhadap Kerajaan Saudi Arabia belum juga mereda.

Kalau begitu, kenapa kunjungan panjang yang jelas-jelas tidak akan memberikan hasil nyata ini tetap dilakukan ? Pertama, Amerika yang akan menarik pasukannya dari Suriah tidak ingin dimanfaatkan oleh Pemerintah Assad dan sekutu-sekutunya untuk mengubah peta militer yang akan mempengaruhi situasi politik yang akan merugikan Israel dan Saudi Arabia.

Kedua, Amerika tidak ingin Iran mengambil keuntungan militer maupun politik secara maksimal, apalagi Hizbullah yang semakin perkasa baik secara militer maupun politik di Lebanon ikut dan bahu-membahu dengan tentara Iran dalam membela Assad.

Sementara Israel merasa terus dihantui oleh Hizbullah dari Lebanon yang memiliki perbatasan langsung dengan Yahudi ini. Ketiga, Saudi Arabia yang kini menjadi sekutu Amerika terpenting setelah Israel di Timur Tengah, walaupun kokoh menghadapi tekanan internasional akibat pembunuhan Khassoghi, akan tetapi mulai goyah menghadapi gejolak politik yang berasal dari dalam negeri, khususnya yang atang dari keluarga kerajaan.

Amerika Serikat tidak ingin muncul perubahan mendadak, apalagi di luar skenario Amerika yang tentu akan mengganggu kepentingannya bukan hanya di Saudi Arabia, akan tetapi di Timur Tengah secara keseluruhan.

Bila disederhanakan, maka situasi politik di Timur Tengah yang sangat kompleks ini, dapat diurai dengan melihat dari dua sisi saja. Pertama, Amerika dan Israel selalu bekerjasama bahkan bahu-membahu untuk mengamankan kepentingannya, dengan cara mempertahankan hegemoninya yang dinikmati selama ini baik secara politik maupun militer.

Kedua, negara-negara Arab yang mayoritas masih dipimpin rezim otoritarian, akan melakukan apa saja bahkan kalau perlu mengorbankan apa saja demi mempertahankan kekuasaannya.

Walaupun harus diakui, narasi pertarungan Sunni versus Syiah cukup dominan dalam menggerakkan berbagai kekuatan politik dan militer, akan tetapi harus disadari masalah agama lebih sebagai alat politik, kalau tidak ingin menyebutnya sebagai korban dalam perebutan kekuasaan politik kawasan.

Iran diuntungkan, karena ia mempraktikkan demokrasi walau belum sempurna, sehingga ia berada dalam barisan yang sama dengan kelompok-kelompok pro-demokrasi yang ditindas.

Yang menarik, walau Amerika di banyak tempat selalu mengkampanyekan demokrasi dan HAM, di Timur Tengah khususnya di bawah Donald Trump justru berpihak pada rezim-rezim otoritarian yang sering melanggengkan HAM. [***]

Pengamat Politik Islam dan Demokrasi.

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Eks Relawan: Jokowi Manusia Nggedabrus

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:33

UPDATE

Presiden Prabowo Disarankan Tak Gandeng Gibran di Pilpres 2029

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:52

Prabowo Ajak Taipan Bersatu dalam Semangat Indonesia Incorporated

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:51

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Mantan Menag Yaqut Cholil

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:44

Perluasan Transjabodetabek ke Soetta Harus Berbasis Integrasi

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:38

Persoalan Utama Polri Bukan Kelembagaan, tapi Perilaku dan Moral Aparat

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:18

Pemerintah Disarankan Pertimbangkan Ulang Pengiriman Prajurit TNI ke Gaza

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:00

Menkop Ajak Polri Ikut Sukseskan Kopdes Merah Putih

Rabu, 11 Februari 2026 | 12:01

Iran Sebut AS Tak Layak Pimpin Inisiatif Perdamaian Gaza

Rabu, 11 Februari 2026 | 11:53

MUI Tegaskan Tak Pernah Ajukan Permintaan Gedung ke Pemerintah

Rabu, 11 Februari 2026 | 11:43

Menkes Akui Belum Tahu Batas Penghasilan Desil Penerima BPJS

Rabu, 11 Februari 2026 | 11:32

Selengkapnya