Berita

Hendri Satrio/Net

Politik

Usai Pilpres, Hoax Mereda Tergantung Pemerintah Terpilih

MINGGU, 06 JANUARI 2019 | 12:48 WIB | LAPORAN:

Memasuki tahun 2019, kabar bohong (hoax) dan ujaran kebencian makin merajalela.

Bahkan di tahun baru ini, ‘serangan’ hoax terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 justru menggila.

Hate Free Day (Hari Bebas Kebencian) atau Hoax Free Day (Hari Bebas Hoax) bisa menjadi solusi untuk menciptakan perdamaian bangsa.


Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio meminta kepada masyarakat agar dapat bertanggung jawab atas akun media sosial yang dimilikinya.

"Memiliki akun media sosial itu sebenarnya tidak mudah, karena mereka harus bisa mengontrol dan harus bisa memilah, kira-kira pesan-pesan apa saja yang bisa disampaikan atau  tidak. Ini agar tidak menimbulkan kontroversi di kemudian hari. Ini yang harus diperhatikan para pemilik akun media sosial," ujar Hendri di Jakarta.

Walau sudah ada UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tetap bahasa Indonesia ini sangat luas ragam kata dan maknanya.

"Dengan ragam kata dan makna yang luas dari Bahasa Indonesia ini sehingga bisa digunakan dengan berbagai cara untuk menghindari UU ITE tersebut," terangnya.
 
Terpenting, lanjut Hendri, pemerintah dapat merespon adanya penyebaran hoax ataupun ujaran kebencian itu dengan cepat dan tidak berlebihan. Hate free day, menurut dia, bisa dimulai dari hoax free day terlebih dahulu.

"Karena dengan adanya hoax free day itu tentunya masyarakat akan mencoba minimal untuk diperkenalkan bahwa hari ini kita tidak bisa mengeluarkan kata-kata atau berita hoax. Setelah itu masyarakat kita ajak untuk tidak melakukan ujaran kebencian melalui hate free day tersebut," tuturnya

Hendri menambahkan, mereda tidaknya hoax ataupun ujaran kebencian usai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 nanti, tergantung dari pemerintah yang terpilih itu sendiri.

"Buktinya sampai saat ini pemerintah masih belum bisa meredam residu dari 2017, nah ini yang sebenarnya harus dilakukan. Program ekonomi tentunya menjadi salah satu yang bisa diharapkan untuk  meredam kebencian itu karena kalau perut rakyat kenyang mudah-mudahan hidup mereka juga lebih bahagia dan sejahtera," katanya

Ia mengimbau kepada para capres dan cawapres untuk dapat mengontrol para relawan pendukungnya untuk tidak mengeluarkan hoax atau ujaran kebencian. Ia yakin hal itu bisa dikontrol di level Tim Kampanye Nasional (TKN) ataupun Badan Pemenangan Nasional (BPN). [wid]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya