Jalan utama yang menghubungkan ujung utara Sumatera telah tertimbun tanah longsor.
Sudah sebulan lebih masyarakat di Jalan Utama Jalur Lintas Sumatera (Jalinsum) itu terhalang beraktivitas akibat sejumlah bencana longsor, banjir dan bencana lainnya, yang bagai tak habis-habisnya mendera Kawasan Danau Toba (KDT).
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan menjadi ujung tombak mengatasi berbagai bencana yang terjadi di sejumlah titik di KDT.
Jhohannes Marbun alias Joe Marbun, warga Sumatera Utara, menggambarkan kondisi bencana yang dialami secara bertubi-tubi, tanpa adanya penanganan yang memadai dari pemerintah. Hingga memasuki awal Januari 2019 ini, tumpukan longsor di jalan utama Jalinsum, yang menjadi salah satu jalur utama yang menghubungkan masyarakat dari Provinsi Aceh ke ujung Provinsi Bandar Lampung, tak jua tuntas dibereskan.
"Ada beberapa titik di Kawasan Danau Toba yang terkena bencana longsor dan bencana alam lainnya, termasuk banjir. Di daerah Desa Sibaganding, dekat Parapat, selama satu bulan ini jalan utama kena timbun longsoran," tutur Joe, Minggu (6/1).
Joe yang di penghujung tahun 2018 berkunjung ke Tanah Leluhurnya, dan melakukan sejumlah kegiatan sosial kemasyarakatan dan pelestarian Danau Toba, terhenyak begitu mendapati sejumlah titik di wilayah itu kena bencana alam.
"Kapan negara dan pemerintah kita ini akan sungguh-sungguh hadir bagi masyarakat? Kapan akar persoalan dari bencana-bencana yang terjadi di KDT ini akan ditangani serius?" cecarnya.
Joe yang merupakan aktivis lingkungan dan kebudayaan tidak melihat adanya upaya serius untuk mencegah dan menangani bencana-bencana di sana. Ia merasa keprihatinan mendalam atas kejadian bencana yang ada.
"Bencana alam tersebut seharusnya bisa diminimalisir, apabila kita aware atau peduli, atau peka terhadap alam dan lingkungan di sekitar kita, maupun kawasan Danau Toba yang merupakan daerah rentan bencana," ujarnya.
Sekretaris Esksekutif Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) ini melanjutkan, hujan terus-menerus beberapa waktu belakangan ini tidak bisa disalahkan atau dianggap sebagai akar penyebab bencana.
"Peristiwa bencana mungkin tidak bisa dihindari, tetapi resiko, kerugian dan kerusakan akibat bencana bisa dicegah atau dikurangi. Ya manusia bisa meminimalisirnya," tegasnya.
Menurut dia, kejadian bencana di KDT tidak terlepas dari dugaan kealpaan, pengabaian pemerintah melestarikan lingkungan hidup di sekitarnya. Indikatornya, kata dia, sederhana saja.
"Ketika terjadi tindakan eksploitatif terhadap Kawasan Danau Toba dibiarkan saja, bahkan pemerintah turut mendukung dengan membiarkan tindakan tersebut terjadi," terangnya.
Sejak beberapa tahun silam, pemerintah sudah mengakui bahwa Danau Toba tercemar dan maraknya penebangan kayu secara ilegal. Bahkan, Bank Dunia pun yang dianggap sumber terpercaya oleh pemerintah sudah memberi kajiannya. Lalu pemerintah sudah mengumumkan bahwa Danau Toba telah rusak parah.
Masalahnya, kata dia, sampai saat ini tidak ada tindakan radikal upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah terhadap kerusakan parah tersebut.
"Pemerintah sebagai eksekutif tidak seharusnya sibuk berwacana membuat pernyataan, tetapi harusnya bertindak nyata," ujar Joe.
Joe mengungkapkan, longsor pertama terjadi, dan lumpurnya bisa disingkirkan oleh para pekerja. Tak berselang beberapa hari, rentetan longsor yang lebih parah terjadi pula, di lokasi yang sama.
"Kok kita merasa cukup puas apabila lumpur dan kayu berserakan di Jembatan Dua Sibaganding disingkirkan, dan lalu lintas kembali berjalan? Kenyataannya, setelah lumpur dan kayu disingkirkan dari jalan, dalam hari-hari terakhir kembali terjadi longsor di tempat yang sama," terangnya.
Langkah pengawasan dan penegakan hukum nampaknya belum menjadi arus utama bagi stakeholders di KDT. Kejadian tenggelamnya anak-anak usia sekolah warga Kawasan Danau Toba di beberapa titik perairan Danau Toba, menurut Joe, menjadi contoh minimnya upaya penanggulangan bencana.
[wid]
