Berita

KPU/Net

Politik

Demokrat: Kalau Diwakili Timses, Sekalian Saja Mega Lawan SBY

MINGGU, 06 JANUARI 2019 | 04:22 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Partai Demokrat menyesalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menolak usulan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalalm penyampaian visi misi pasangan capres-cawapres.

Dalam usulan itu, BPN meminta agar penyampaian dilakukan langsung oleh capres dan cawapres. Sementara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menginginkan agar sosialisasi visi misi sebatas disampaikan timses.

Alih-alih mengabulkan salah satu usulan, KPU justru membatalkan debat tersebut.


Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Imelda Sari menyayangkan keputusan itu. Menurut Imelda, KPU seharusnya mengabulkan permintaan BPN. Sebab, superstar dalam sebuah pilpres adalah sang calon presiden.

“Kita ini milih presiden bukan timses. Superstar itu capres dan cawapres,” terangnya, Sabtu (5/1).

Tugas KPU, kata dia, adalah menjadi fasilitator agar rakyat tahu apa yang akan dilakukan para capres jika menang.

“Agar visi misi paslon diketahui rakyat. Bukan malah dibatalkan acara visi misi tersebut,” tegasnya.

Sementara itu Ketua DPD Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Heri Sebayang menilai bahwa penyampaian visi misi yang diwakili timses merupakan hal yang aneh.

Jika memang harus timses yang diturunkan, maka dia menyarankan agar kedua kubu menghadirkan mantan Presiden keempat RI Megawati Soekarnoputri melawan Presiden kelima RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai perwakilan masing-masing.

“Kalau memang timses yang mewakili capres untuk menyampaikan visi dan misi, gimana kalau sekalian saja Pak SBY dan Ibu Megawati yang memakili masing-masing capres. Kalau ini mungkin rakyat juga setuju,” ujarnya dalam akun Twitter @herisby70 yang dikicau ulang Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon. [ian]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya