Keinginan pemerintah melebur Badan Pengelola (BP) Batam dengan Pemerintah Kota Batam berbahaya secara politik.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bahkan menyebut rencana tersebut sebagai bunuh diri politik.
"Kalau presiden menyetujui dari sisi politik namanya bunuh diri," katanya usai mengadakan pertemuan dengan Pengurus Kadin Kepri dan Batam, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/1)
Dia menguraikan bahwa keputusan itu akan menjadi amunisi bagi pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah.
"Apalagi mendekati pemilu seperti sekarang ini, pasti jadi bahan kampanye, di sana ada petahana, ada penantangnya," kata Fahri Hamzah.
Penantang-penantang ini bakal seperti harimau yang menunggu kelemahan pemerintah. Jika ada kelemahan dari pemerintah, maka mereka segera menerkamnya.
Lebih lanjut, Fahri Hamzah memberi saran agar keputusan itu diambil setelah pemilu. Sebab untuk mengambil keputusan harus didiskusikan terlebih dulu agar efeknya positif bagi semua pihak, baik bagi pemda otorita, maupun pelaku ekonomi. Termasuk, baik secara hukum dan juga aman secara politik.
"Jangan menjelang pilpres yang tinggal menjelang hitungan seratus hari ini, kita ribut-ribut dengan persoalan yang merugikan suasana," kata Fahri.
Pihaknya juga mengusulkan agar persoalan Batam menjadi bahan debat capres dulu. Selain debat menjadi lebih asyik, menurutnya juga menambah kurikulum buat KPU.
"Daripada debat tidak jelas soal-soalnya. Ini persoalan Batam dibawa saja keperdebatan capres, dan tanya bagaimana pandangan masing-masing calon terkait upaya penggabungan atara otorita dan walikota. Sehingga ini bisa menjadi model di Karimun, Bintan, Sabang dan sebagainya," demikian Fahri Hamzah.
[ian]
