Berita

Global

Diretas, Data Pribadi Ratusan Politisi Jerman Bocor Ke Publik

JUMAT, 04 JANUARI 2019 | 21:09 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Data dan dokumen pribadi dari ratusan politisi serta tokoh publik Jerman diretas dan diekspos secara online pekan ini.

Hal itu diumumkan oleh seorang jurubicara pemerintah Jerman, Martina Fietz pada hari ini (Jumat, 4/1). Dia mengatakan bahwa anggota parlemen di parlemen federal, yang dikenal sebagai Bundestag, serta politisi di tingkat negara bagian telah terkena dampak.

Dia menambahkan bahwa tidak ada informasi sensitif dari kantor Kanselir Jerman yang telah dipublikasikan. Meski begitu, pemerintah Jerman menanggapi  insiden ini dengan sangat serius.


Sementara itu, jurubicara Kementerian Dalam Negeri Jerman, Soren Schmidt mengatakan bahwa tampaknya semua pihak di Bundestag telah terpengaruh.

Schmidt menyebut, informasi pribadi yang diretas itu diterbitkan setiap hari di Twitter dalam gaya kalender kedatangan menjelang Natal. Dia menambahkan bahwa Kanselir Jerman dibuat waspada dengan kebocoran tersebut. Pusat Pertahanan Cyber ​​Nasional Jerman pun segera mengadakan pertemuan krisis pada hari ini.

"Jaringan pemerintah Jerman tidak terpengaruh tetapi kami masih menyelidiki. Kami tidak tahu dari mana asal insiden ini," tambahnya, seperti dimuat CNN.

Peretas telah memposting informasi pribadi termasuk rincian kartu kredit, nomor telepon dan alamat email secara online.

Ini bukan pertama kalinya politisi Jerman menjadi sasaran peretasan. Pada tahun 2015 lalu, peretas pro-Rusia mengaku bertanggung jawab atas serangkaian serangan siber yang sempat meruntuhkan situs web pemerintah Jerman. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya