Berita

Susaningtyas NH Kertopati/Net

Dunia

Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB, Nuning Yakin Poros Maritim Jokowi Makin Kuat

JUMAT, 04 JANUARI 2019 | 10:39 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Republik Indonesia resmi menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB sejak 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020. Praktis hal tersebut semakin menguatkan visi presiden untuk menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia.

Demikian dikatakan pengamat militer Susaningtyas NH Kertopati dalam pesan tertulis kepada redaksi, Jumat (4/1).

"Visi Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia harus menjadi program utama Indonesia saat menjadi anggota tidak tetap DK PBB terutama terkait implementasi pilar keempat dan kelima yaitu mewujudkan diplomasi dan pertahanan maritim yang andal," ujar Nuning biasa disapa.


Sambung dia, pertahanan maritim yang dapat menjaga stabilitas keamanan perairan Indonesia dapat ditempuh melalui hard power dan soft power.

"Seperti kita ketahui hard power ditempuh melalui Program MEF sedangkan soft power dapat ditempuh melalui diplomasi maritim. Sebagai bentuk nyata implementasi pilar keempat Poros Maritim Dunia, maka diplomasi maritim dapat diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai mediator konflik Laut Cina Selatan," tutur Nuning.

Mantan Anggota Komisi I DPR ini menyebut dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, maka Indonesia dapat berperan lebih aktif untuk mengusulkan berbagai alternatif solusi konflik. Hal itu pun sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif kita.

"Para diplomat Indonesia dapat memperoleh political capital untuk mengundang semua pihak yang berkepentingan guna mempercepat solusi tersebut sesuai Hukum Laut Internasional 1982," tutup Nuning. [rus]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Gencatan Senjata Iran-AS Hampir Berakhir, Milisi Irak Siaga Penuh

Selasa, 21 April 2026 | 08:19

Dolar AS Terkoreksi: Investor Mulai Lepas Aset Safe-Haven

Selasa, 21 April 2026 | 08:06

Sinergi BNI dan Perempuan NTT: Mengubah Daun Lontar Menjadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 21 April 2026 | 07:48

Tim Cook Mundur sebagai CEO Apple

Selasa, 21 April 2026 | 07:35

Refleksi 4 Tahun Prudential Syariah: Mengubah Paradigma Deteksi Dini Kanker

Selasa, 21 April 2026 | 07:27

Emas Dunia Masih Sulit Bangkit di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 21 April 2026 | 07:16

Kerja Sama Polri-PBB Pertegas Posisi RI dalam Misi Perdamaian Dunia

Selasa, 21 April 2026 | 07:10

Bursa Eropa Merah, Sektor Penerbangan Paling Terpukul

Selasa, 21 April 2026 | 07:05

Relawan Protes JK Asal Klaim soal Jokowi Presiden

Selasa, 21 April 2026 | 06:51

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin Statistik

Selasa, 21 April 2026 | 06:29

Selengkapnya