Berita

Politik

Politisi PKPI: Konstitusi Kita Sudah Enggak Nyambung Antara Badan Dan Kepalanya

JUMAT, 04 JANUARI 2019 | 08:16 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Sejak perubahan UUD 1945 pada tahun 1999-2002 oleh MPR, konstitusi sudah tidak lagi tersambung antara kepala dengan badannya.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKPI Rully Soekarta kepada Kantor Berita Politik RMOL, sesaat lalu (Jumat, 4/1).

“Banyak tokoh, akademisi, analis, pakar dan lain sebagainya tidak sependapat dengan sistem yang berjalan sekarang. UUD dasar kita sudah seperti kepalanya berupa manusia badannya ular,” tambah Rully.


Dengan kata lain, Rully menyebut UUD saat ini sudah keluar jauh dari Pancasila. Akibat amandemen, antara mukadimah dengan batang tubuhnya tidak nyambung.

Pembukaan dan Pasal 1 ayat 1 UUD 45 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentu Republik” disepakati kala itu tidak bisa dirubah. Namun ketika Pasal 1 ayat 2 hingga seterusnya dirubah total, akhirnya Pembukaan dan Pasal 1 ayat 1 sudah tak lagi bermakna.

Padahal perubahan itu, awalnya hanya respons terhadap kekuasaan Soeharto selama 32 tahun. Sehingga muncul usulan untuk merubah Pasal 7 dengan adanya pembatasan masa jabatan presiden.

Sambung Rully, menjadi aneh ketika akhirnya semua pasal yang dirombak sehingga sudah merubah tatanan NKRI yang berdasarkan Pancasila.

“Karena sudah tidak mengacu kepada Pancasila, maka kita harus kaji UUD sekarang dengan hati yang ikhlas dan jernih. Musyawarah itu bukan beda pendapat tapi mau menerima perbedaan demi sesuatu yang besar untuk bangsa,” imbuhnya.

Rully menegaskan bahwa bangsa yang berlandaskan Pancasila ini seharusnya tidak berorientasi pada kekuasaan.

“Elite dan rakyatnya sekarang hanya berorientasi pada kekuasaan, padahal di Pancasila itu orientasinya untuk mengangkat harkat dan martabat hidup bangsa bukan kekuasaan. Jadi kita harus kaji ulang arah kita sekarang ini,” pungkas Rully. [jto]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya