Berita

Politik

Politisi PKPI: Konstitusi Kita Sudah Enggak Nyambung Antara Badan Dan Kepalanya

JUMAT, 04 JANUARI 2019 | 08:16 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Sejak perubahan UUD 1945 pada tahun 1999-2002 oleh MPR, konstitusi sudah tidak lagi tersambung antara kepala dengan badannya.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKPI Rully Soekarta kepada Kantor Berita Politik RMOL, sesaat lalu (Jumat, 4/1).

“Banyak tokoh, akademisi, analis, pakar dan lain sebagainya tidak sependapat dengan sistem yang berjalan sekarang. UUD dasar kita sudah seperti kepalanya berupa manusia badannya ular,” tambah Rully.


Dengan kata lain, Rully menyebut UUD saat ini sudah keluar jauh dari Pancasila. Akibat amandemen, antara mukadimah dengan batang tubuhnya tidak nyambung.

Pembukaan dan Pasal 1 ayat 1 UUD 45 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentu Republik” disepakati kala itu tidak bisa dirubah. Namun ketika Pasal 1 ayat 2 hingga seterusnya dirubah total, akhirnya Pembukaan dan Pasal 1 ayat 1 sudah tak lagi bermakna.

Padahal perubahan itu, awalnya hanya respons terhadap kekuasaan Soeharto selama 32 tahun. Sehingga muncul usulan untuk merubah Pasal 7 dengan adanya pembatasan masa jabatan presiden.

Sambung Rully, menjadi aneh ketika akhirnya semua pasal yang dirombak sehingga sudah merubah tatanan NKRI yang berdasarkan Pancasila.

“Karena sudah tidak mengacu kepada Pancasila, maka kita harus kaji UUD sekarang dengan hati yang ikhlas dan jernih. Musyawarah itu bukan beda pendapat tapi mau menerima perbedaan demi sesuatu yang besar untuk bangsa,” imbuhnya.

Rully menegaskan bahwa bangsa yang berlandaskan Pancasila ini seharusnya tidak berorientasi pada kekuasaan.

“Elite dan rakyatnya sekarang hanya berorientasi pada kekuasaan, padahal di Pancasila itu orientasinya untuk mengangkat harkat dan martabat hidup bangsa bukan kekuasaan. Jadi kita harus kaji ulang arah kita sekarang ini,” pungkas Rully. [jto]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Rumah Dinas Kajari Bekasi Disegel KPK, Dijaga Petugas

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:12

Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas Apa?

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:10

Dualisme, PB IKA PMII Pimpinan Slamet Ariyadi Banding ke PTTUN

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:48

GREAT Institute: Perluasan Indeks Alfa Harus Jamin UMP 2026 Naik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:29

Megawati Pastikan Dapur Baguna PDIP Bukan Alat Kampanye Politik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:24

Relawan BNI Ikut Aksi BUMN Peduli Pulihkan Korban Terdampak Bencana Aceh

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:15

Kontroversi Bantuan Luar Negeri untuk Bencana Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:58

Uang Ratusan Juta Disita KPK saat OTT Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:52

Jarnas Prabowo-Gibran Dorong Gerakan Umat Bantu Korban Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:34

Gelora Siap Cetak Pengusaha Baru

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:33

Selengkapnya