TKN Akui Program Sertifikasi Tanah Belum Punya Orientasi Jelas

Sejumlah konflik agraria terjadi sepanjang 2015 hingga 2018.

Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ribuan konflik agraria pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Direktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Maman Imanulhaq mengaku ikut prihatin dengan upaya yang dilakukan pemerintahan sekarang dalam untuk mewujudkan reforma agraria sejati yang dicanangkan.

"Problem pemerintahan ini, apalagi soal agraria. Saya tahu persis batas pergeseran tanah itu banyak, bayangkan satu bata itu 14 meter dihargai Rp 50 ribu," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Catatan Akhir Tahun 2018 KPA' di Kedai Kopi 89', Kemang, Jakarta, Kamis (3/1).

Dari deretan konflik agraria yang terjadi, Maman menyarankan agar pemerintah meneguhkan komitmen dengan berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait penyelesaiannya.

"Tentu problem ini harus diselesaikan dengan melibatkan CSO dan NGO," katanya.

Maman mengaku sependapat dengan KPA yang menilai program sertifikasi tanah oleh pemerintah belum memiliki orientasi yang jelas.

"Jadi ketika tersertifikasi (tanah) pertanyaan saya sama, ini serius tidak ya tanah ini nanti akan betul-betul dapat dimiliki oleh rakyat. Atau jangan-jangan nanti dibeli oleh konsorsium yang lebih besar," tuturnya. [wah]