Pencapaian APBN 2018 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperlihatkan bahwa pemerintah masih mengandalkan utang untuk menutupi bunga.
Praktis, hal itu membuat negara terjerembab kembali ibarat pepatah gali lubang tutup lubang.
"Nilai keseimbangan primer masih negatif sebesar 1,8 persen. Hal ini menunjukkan pemerintah masih gali lubang tutup lubang untuk menutup anggaran yang ada. Dengan kata lain, pemerintah masih berutang untuk membayar bunga utang dalam APBN 2018," jelas Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Handi Risza kepada wartawan, Kamis (3/1).
Di sisi lain, pemerintah merasa berhasil dengan pencapaian di mana tergambar dalam realisasi penerimaan negara dalam APBN 2018 per akhir Desember 2018 yang tembus 102,5 persen atau setara Rp 1.942,3 triliun atau 102,5 persen dari target sebesar Rp 1.894,7 triliun.
Kemudian realisasi belanja negara sampai Desember 2018 sebesar Rp 2.202,2 triliun atau 99,2 persen dari target Rp 2.220,7 triliun. Defisit APBN sebesar Rp 259,9 triliun atau sebesar 1,76 persen dari produk domestik bruto dari target Rp 325,9 atau 2,19 persen dalam APBN 2019.
Sambung Handi, penerimaan APBN yang besar itu karena faktor kenaikan harga minyak dunia yang berimbas pada harga acuan minyak Indonesia (ICP). Sepanjang 2018, ICP bergerak pada rentang harga USD 59-77 per barel. Akhir November lalu, ICP mencapai USD 62,98 per barel.
"Padahal asumsi harga minyak dalam APBN 2018 hanya sebesar 48 dolar AS per barel. Adanya selisih antara asumsi APBN dengan pergerakan harga minyak dunia membuat penerimaan negara dari sektor migas otomatis meningkat tajam, baik dari pajak maupun penerimaan lain non pajak," paparnya.
Handi mengatakan, kontribusi harga minyak dunia terlihat pada penerimaan PPh Migas sebesar Rp 64,7 triliun atau 156 persen dari target APBN 2018 sebesar Rp 38,13 triliun.
Akibat karena masih mengandalkan utang, pemerintah juga belum berhasil menurunkan angka kemiskinan. Per Desember 2018, angka kemiskinan masih 9,8 persen.
"Rata-rata penurunan angka kemiskinan justru semakin lambat. Dari tahun 2015 hingga 2018, penurunan angka kemiskinan rata-rata hanya mencapai 0,88 persen jauh dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai angka 3,4 persen," jelas Handi.
[wah]
