Berita

Foto: Net

Ekspedisi Merdeka

Industri Galangan Kapal Nasional Harus Lebih Kompetitif

KAMIS, 03 JANUARI 2019 | 16:46 WIB | LAPORAN:

Kebijakan asas cabotage telah menstimulus pertumbuhan jumlah armada berbendera merah putih, dari 6.400 armada pada 2005 melonjak hingga 20 ribu lebih unit kapal pada 2017.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Carmelita Hartoto mengatakan, penerapan kebijakan ini harus dipertahankan agar dampak positif dapat dirasakan lebih optimal bagi sektor industri terkait lainnya, khususnya bagi industri galangan kapal nasional yang tengah mengalami kelesuan.

INSA mencatat, dari sekitar 250 total galangan, 70 persen di antaranya saat ini mengalami mati suri.


Sebagian kapal nasional, beber Carmelita, masih impor dan docking di luar negeri, khususnya bagi kapal berukuran besar dan berteknologi tinggi. Kondisi ini disebabkan pembuatan kapal di luar negeri memang lebih kompetitif ketimbang produksi dalam negeri.

"Kami mendorong agar galangan kapal nasional dapat lebih kompetitif dan meningkatkan kemampuannya. Karena galangan berperan penting bagi industri maritim, dan juga ekonomi nasional karena menyerap lapangan kerja yang besar," katanya.

Ia memandang, belum kompetitifnya galangan kapal nasional karena industri ini masih dihadapkan sejumlah tantangan, seperti bunga bank yang lebih tinggi dari negara lain di Asia ataupun pengenaan pajak impor komponen kapal.

Padahal bidang SDM dan kepemilikan teknologi galangan kapal nasional dinilai sudah mampu bersaing dengan galangan luar negeri. Untuk itu, ia berharap dukungan dari seluruh stakeholder kemaritiman, mulai para pelaku usaha pelayaran dan  pemerintah dalam memajukan industri galangan kapal sangat dibutuhkan.

"DPP INSA sangat berkepentingan atas majunya industri galangan kapal di Indonesia, pelayaran dan galangan adalah dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan," tegasnya. [wid]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya