Berita

Foto: Net

Ekspedisi Merdeka

Industri Galangan Kapal Nasional Harus Lebih Kompetitif

KAMIS, 03 JANUARI 2019 | 16:46 WIB | LAPORAN:

Kebijakan asas cabotage telah menstimulus pertumbuhan jumlah armada berbendera merah putih, dari 6.400 armada pada 2005 melonjak hingga 20 ribu lebih unit kapal pada 2017.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Carmelita Hartoto mengatakan, penerapan kebijakan ini harus dipertahankan agar dampak positif dapat dirasakan lebih optimal bagi sektor industri terkait lainnya, khususnya bagi industri galangan kapal nasional yang tengah mengalami kelesuan.

INSA mencatat, dari sekitar 250 total galangan, 70 persen di antaranya saat ini mengalami mati suri.


Sebagian kapal nasional, beber Carmelita, masih impor dan docking di luar negeri, khususnya bagi kapal berukuran besar dan berteknologi tinggi. Kondisi ini disebabkan pembuatan kapal di luar negeri memang lebih kompetitif ketimbang produksi dalam negeri.

"Kami mendorong agar galangan kapal nasional dapat lebih kompetitif dan meningkatkan kemampuannya. Karena galangan berperan penting bagi industri maritim, dan juga ekonomi nasional karena menyerap lapangan kerja yang besar," katanya.

Ia memandang, belum kompetitifnya galangan kapal nasional karena industri ini masih dihadapkan sejumlah tantangan, seperti bunga bank yang lebih tinggi dari negara lain di Asia ataupun pengenaan pajak impor komponen kapal.

Padahal bidang SDM dan kepemilikan teknologi galangan kapal nasional dinilai sudah mampu bersaing dengan galangan luar negeri. Untuk itu, ia berharap dukungan dari seluruh stakeholder kemaritiman, mulai para pelaku usaha pelayaran dan  pemerintah dalam memajukan industri galangan kapal sangat dibutuhkan.

"DPP INSA sangat berkepentingan atas majunya industri galangan kapal di Indonesia, pelayaran dan galangan adalah dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan," tegasnya. [wid]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya