Berita

Foto: Net

Ekspedisi Merdeka

Industri Galangan Kapal Nasional Harus Lebih Kompetitif

KAMIS, 03 JANUARI 2019 | 16:46 WIB | LAPORAN:

Kebijakan asas cabotage telah menstimulus pertumbuhan jumlah armada berbendera merah putih, dari 6.400 armada pada 2005 melonjak hingga 20 ribu lebih unit kapal pada 2017.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Carmelita Hartoto mengatakan, penerapan kebijakan ini harus dipertahankan agar dampak positif dapat dirasakan lebih optimal bagi sektor industri terkait lainnya, khususnya bagi industri galangan kapal nasional yang tengah mengalami kelesuan.

INSA mencatat, dari sekitar 250 total galangan, 70 persen di antaranya saat ini mengalami mati suri.


Sebagian kapal nasional, beber Carmelita, masih impor dan docking di luar negeri, khususnya bagi kapal berukuran besar dan berteknologi tinggi. Kondisi ini disebabkan pembuatan kapal di luar negeri memang lebih kompetitif ketimbang produksi dalam negeri.

"Kami mendorong agar galangan kapal nasional dapat lebih kompetitif dan meningkatkan kemampuannya. Karena galangan berperan penting bagi industri maritim, dan juga ekonomi nasional karena menyerap lapangan kerja yang besar," katanya.

Ia memandang, belum kompetitifnya galangan kapal nasional karena industri ini masih dihadapkan sejumlah tantangan, seperti bunga bank yang lebih tinggi dari negara lain di Asia ataupun pengenaan pajak impor komponen kapal.

Padahal bidang SDM dan kepemilikan teknologi galangan kapal nasional dinilai sudah mampu bersaing dengan galangan luar negeri. Untuk itu, ia berharap dukungan dari seluruh stakeholder kemaritiman, mulai para pelaku usaha pelayaran dan  pemerintah dalam memajukan industri galangan kapal sangat dibutuhkan.

"DPP INSA sangat berkepentingan atas majunya industri galangan kapal di Indonesia, pelayaran dan galangan adalah dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan," tegasnya. [wid]

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya