Berita

Foto: Net

Ekspedisi Merdeka

Industri Galangan Kapal Nasional Harus Lebih Kompetitif

KAMIS, 03 JANUARI 2019 | 16:46 WIB | LAPORAN:

Kebijakan asas cabotage telah menstimulus pertumbuhan jumlah armada berbendera merah putih, dari 6.400 armada pada 2005 melonjak hingga 20 ribu lebih unit kapal pada 2017.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Carmelita Hartoto mengatakan, penerapan kebijakan ini harus dipertahankan agar dampak positif dapat dirasakan lebih optimal bagi sektor industri terkait lainnya, khususnya bagi industri galangan kapal nasional yang tengah mengalami kelesuan.

INSA mencatat, dari sekitar 250 total galangan, 70 persen di antaranya saat ini mengalami mati suri.


Sebagian kapal nasional, beber Carmelita, masih impor dan docking di luar negeri, khususnya bagi kapal berukuran besar dan berteknologi tinggi. Kondisi ini disebabkan pembuatan kapal di luar negeri memang lebih kompetitif ketimbang produksi dalam negeri.

"Kami mendorong agar galangan kapal nasional dapat lebih kompetitif dan meningkatkan kemampuannya. Karena galangan berperan penting bagi industri maritim, dan juga ekonomi nasional karena menyerap lapangan kerja yang besar," katanya.

Ia memandang, belum kompetitifnya galangan kapal nasional karena industri ini masih dihadapkan sejumlah tantangan, seperti bunga bank yang lebih tinggi dari negara lain di Asia ataupun pengenaan pajak impor komponen kapal.

Padahal bidang SDM dan kepemilikan teknologi galangan kapal nasional dinilai sudah mampu bersaing dengan galangan luar negeri. Untuk itu, ia berharap dukungan dari seluruh stakeholder kemaritiman, mulai para pelaku usaha pelayaran dan  pemerintah dalam memajukan industri galangan kapal sangat dibutuhkan.

"DPP INSA sangat berkepentingan atas majunya industri galangan kapal di Indonesia, pelayaran dan galangan adalah dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan," tegasnya. [wid]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Purbaya Bakal Bahas Layer Baru Cukai Rokok Oktober, Pengusaha Ilegal Siap-Siap

Sabtu, 05 September 2026 | 20:23

Kasus Tahura Singlurus Pintu Masuk, Koptasi Minta Selisih LHV Batubara SSS Diusut

Sabtu, 05 September 2026 | 20:20

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

Gen Z Antusias, Ribuan Anak Muda Padati LFF 2026 Sejak Pagi

Sabtu, 05 September 2026 | 19:44

Menhut Perkuat Penyelamatan Satwa Liar di Tengah Karhutla Kalteng

Sabtu, 05 September 2026 | 19:28

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Putusan Banding yang Meringankan di Kasus Andrie Yunus

Sabtu, 05 September 2026 | 19:13

OMC Berhasil Datangkan Hujan, KLH Pastikan Karhutla di Kalbar dan Kalteng Terkendali

Sabtu, 05 September 2026 | 19:00

Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi, Ini Sejarah Letusannya

Sabtu, 05 September 2026 | 18:46

BAIK Bangkit dari Suspensi, Siapkan Jurus Pulihkan Kinerja

Sabtu, 05 September 2026 | 18:46

Kemenhut Siapkan Call Center Rescue 24 Jam Tangani Satwa Liar Terdampak Karhutla

Sabtu, 05 September 2026 | 18:37

Selengkapnya