Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pasigala di Sulawesi Tengah (Sulteng).
Kasus ini harus dibuka dengan terang benderang karena kini warga korban bencana gempa bumi dan tsunami di Palu, Donggala, dan Sigi bergantung pada air bersih SPAM Pasigala (Palu, Sigi, Donggala).
Begitu tutur Anggota Pansus Pengawasan Penyelenggaraan Penanganan Bencana (P3B) DPRD Sulteng, Muhammad Masykur dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/1).
Menurutnya, indikasi dugaan korupsi SPAM Pasigala sudah tercium dari jauh hari, Sebab, proyek yang sudah menghabiskan anggaran lebih dari Rp 500 miliar dan dikerjakan sejak 2009 ini tidak berfungsi dengan baik.
Di tahun 2016, SPAM Pasigala bahkan tidak bisa difungsikan. Di saat uji coba pertama jaringan pipa pecah dan beberapa titik sambungan bocor. Kualitas pipa terpasang tidak sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan.
"Indikasi gagal teknis sudah nampak sejak dalam prosesnya. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Wilayah Sungai Sulawesi III (BWSS) dan Kapala Dinas Sumber Daya Air dan Cipta Karya Sulteng dalam forum rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Sulteng tahun 2018,†kata Masykur.
Atas alasan itu, maka menjadi wajar jika publik beranggapan anggaran Rp 500 miliar yang sudah digelontorkan negara tidak berkorelasi langsung dengan nilai manfaatnya.
Sementara pasca bencana 28 September lalu, hampir seluruh jaringan instalasi air milik negara rusak. Air, sambungnya, menjadi masalah krusial dan mendesak di tempat pengungsian dan kompleks pemukiman warga.
“Oleh karena itu, atas nama warga korban, kita harap KPK segera tuntaskan dugaan korupsi yang saat ini sedang ditangani. Kita tidak ingin megaproyek di daerah bencana, termasuk SPAM Pasigala dijadikan bancakan korupsi,†sambung Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Sulteng.
“Tapi kasus ini jangan menghambat proses pemulihan pemenuhan instalasi air bersih di kawasan Pasigala,†desak Masykur.
[ian]
