Berita

Ino S Rawita/Net

Nusantara

TSUNAMI SELAT SUNDA

Dana Tidak Terduga Pemprov Banten Masih Utuh

RABU, 02 JANUARI 2019 | 16:15 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Dana Tidak Terduga dalam APBD Banten tahun 2018 sebesar Rp 19 miliar yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk penanganan bencana,  masih utuh. Meski terjadi bencana tsunami Selat Sunda, dana tersebut belum digunakan sepeserpun karena buffer stock masih tersedia.

“Dana Tidak Terduga belum digunakan karena buffer stock masih tersedia, bantuan dari masyarakat dan lembaga juga masih tersedia," kata Penjabat Sekda Banten, Ino S Rawita, seperti dilansir RMOL Banten, Rabu (2/1)

Secara terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten, Kusmayadi mengungkapkan, penggunaan Dana Tidak Terduga akan disesuaikan dengan kebutuhan korban bancana.


Ia menambahkan, hingga saat ini, 29 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberikan tugas merencanakan penggunaan dana tersebut, masih melakukan menyusun program.
   
“'Kami masih melakukan pendataan secara riil di lapangan, apa aja yang rusak baik rumah warga maupun fasilitas umum lainnya seperti sarana ibadah, sekolah atau yang lainnya. Kami sudah menurunkan tim untuk verifikasi di lapangan," ungkapnya.
   
Ditambahkan Kusmayadi, BPBD Banten bersama dengan tim dari  kabupaten/kota sedang melakukan pendataan di lapangan untuk mengetahui jumlah pasti rumah dan sarana umum lainnya yang rusak.

Setelah data tersebut terkumpul, pihaknya bersama dengan kabupaten/kota akan melakukan rapat kordinasi untuk langkah selanjutnya melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.
    
“Saat ini kan masih tanggap darurat sampai 9 Januari 2019. Nah setelah pendataan kami akan rapat bersama tim yang lain untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Kusmayadi.
    
Kusmayadi mengaku, sampai saat ini belum bisa diketahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana tsunami tersebut. Nantinya, selain dari APBD Provinsi Banten melalui Dana Tidak Terduga, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat juga akan membantu dalam proses rehabilitasi terutama untuk rumah warga yang rusak.
   
''Jadi nilainya belum bisa diketahui berapa yang dibutuhkannya. Nanti menunggu hasil pendataan dulu," tandas Kusmayadi. [yls]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya