Berita

Ino S Rawita/Net

Nusantara

TSUNAMI SELAT SUNDA

Dana Tidak Terduga Pemprov Banten Masih Utuh

RABU, 02 JANUARI 2019 | 16:15 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Dana Tidak Terduga dalam APBD Banten tahun 2018 sebesar Rp 19 miliar yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk penanganan bencana,  masih utuh. Meski terjadi bencana tsunami Selat Sunda, dana tersebut belum digunakan sepeserpun karena buffer stock masih tersedia.

“Dana Tidak Terduga belum digunakan karena buffer stock masih tersedia, bantuan dari masyarakat dan lembaga juga masih tersedia," kata Penjabat Sekda Banten, Ino S Rawita, seperti dilansir RMOL Banten, Rabu (2/1)

Secara terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten, Kusmayadi mengungkapkan, penggunaan Dana Tidak Terduga akan disesuaikan dengan kebutuhan korban bancana.


Ia menambahkan, hingga saat ini, 29 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberikan tugas merencanakan penggunaan dana tersebut, masih melakukan menyusun program.
   
“'Kami masih melakukan pendataan secara riil di lapangan, apa aja yang rusak baik rumah warga maupun fasilitas umum lainnya seperti sarana ibadah, sekolah atau yang lainnya. Kami sudah menurunkan tim untuk verifikasi di lapangan," ungkapnya.
   
Ditambahkan Kusmayadi, BPBD Banten bersama dengan tim dari  kabupaten/kota sedang melakukan pendataan di lapangan untuk mengetahui jumlah pasti rumah dan sarana umum lainnya yang rusak.

Setelah data tersebut terkumpul, pihaknya bersama dengan kabupaten/kota akan melakukan rapat kordinasi untuk langkah selanjutnya melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.
    
“Saat ini kan masih tanggap darurat sampai 9 Januari 2019. Nah setelah pendataan kami akan rapat bersama tim yang lain untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Kusmayadi.
    
Kusmayadi mengaku, sampai saat ini belum bisa diketahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana tsunami tersebut. Nantinya, selain dari APBD Provinsi Banten melalui Dana Tidak Terduga, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat juga akan membantu dalam proses rehabilitasi terutama untuk rumah warga yang rusak.
   
''Jadi nilainya belum bisa diketahui berapa yang dibutuhkannya. Nanti menunggu hasil pendataan dulu," tandas Kusmayadi. [yls]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya