Berita

Presiden Joko Widodo bersalaman dengan CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson/Net

Bisnis

Salamuddin Daeng: Freeport-McMoRan Masih Kontrol Tambang Emas Di Papua

SELASA, 01 JANUARI 2019 | 10:02 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pemerintah Indonesia boleh menepuk dada rasa bangga atas pembelian 51 persen saham PT Freeport Indonesia yang dilakukan PT Inalum (Persero).

Tetapi, memiliki 51 persen saham senilai 3,85 miliar dolar AS itu tidak membuat Indonesia menjadi pemain utama di Freeport Indonesia.

Freeport-McMoRan ternyata masih memegang kontrol di tambang emas di Papua.


Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengingatkan hal itu sesaat setelah pergantian tahun (Selasa, 1/1).  

Dia menguraikan apa saja yang sudah didapatkan Freeport-McMoRan dari proses divestasi saham yang diumumkan Presiden Joko Widodo di Istana, dua pekan lalu (Jumat, 21/12).

Pertama, Freeport-McMoRan masih memegang kontrol dan kendali atas tambang Papua meski Inalum telah melunasi 3,8 miliar doalr AS untuk 51 persen saham.

Kedua, Freeport mendapatkan kepastian perpanjangan ijin tambang dua kali 10 tahun.

Ketiga, Freeport mendapatkan perpanjangan waktu dalam membangun smelter dalam lima tahun. Ini jelas melanggar UU Minerba.

Keempat Freeport juga mendapatkan berbagai kelonggaran perpajakan.

Kontrol Freeport-McMoRan yang dominan di PT Freeport Indonesia dapat dilihat dari struktur direksi dan komisaris setelah pembelian saham dilakukan. Clayton Allen Wenas yang lebih dikenal dengan nana Tony Wenas ditunjuk sebagai Dirut PT Freeport Indonesia. Sementeara Presiden dan CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson menjadi Komisaris Utama atau Chairman.

Tony Wenas bukan nama asing di Freeport. Antara tahun 2001 sampai 2010 dia menduduki posisi Executive Vice President dan Direktur PT Freeport Indonesia.

Menyusul pengunduran diri Chappy Hakim dari posisi Dirut PT Freeport Indonesia pada di awal 2017, Tony Wenas yang saat itu adalah Direktur PT Riau Pulp and Paper (RAPP) kembali ke “kampung halaman”, dan ikut dalam negosiasi divestasi saham bersama tim Freeport.

“Dalam roadmap keterbukaan dewasa ini, sangat sulit untuk membuat kebohongan,” ujar Salamuddin Daeng.

Menutup pesan tahun barunya, Salamuudin berharap bangsa Indonesia mau berbenah, memperbaiki semua yang menyimpang dan kembali menjalankan amanah pendiri bangsa. [dem]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya