RMOL edisi 26 Desember 2018 memberitakan bahwa pemerintah Jepang menarik diri dari Komisi Penangkapan Paus Internasional (International Whaling Commission) maka mulai tahun 2019 akan melanjutkan perburuan paus secara komersial.
Keputusan itu muncul setelah Jepang gagal meyakinkan IWC untuk mengizinkan perburuan mamalia yang hidup di lautan tersebut.
Komersial
Jurubicara pemerintah Jepang Yoshihide Suga mengatakan, perburuan komersial paus akan terbatas pada perairan teritorial Jepang. "Kami tidak akan berburu di perairan Antartika atau di belahan bumi selatan," tambahnya seperti dimuat
Channel News Asia.
Pemerintah Jepang telah berulang kali mengancam akan keluar dari IWC, dan telah secara teratur dikritik karena menangkap ratusan paus per tahun untuk alasan penelitian ilmiah, meskipun telah menandatangani kesepakatan moratorium perburuan hewan samudra tersebut.
Kini Jepang bergabung dengan Eslandia dan Norwegia untuk secara terang-terangan menentang larangan terhadap perburuan ikan paus komersial.
Pertarungan Peradaban
Sebagai pembelajar ekologi, saya pribadi menyayangkan sikap pemerintah Jepang. Menurut pendapat saya, Jepang merupakan satu di antara bangsa paling beradab di planet bumi abad XXI maka seharusnya Jepang mengutamakan ekologi ketimbang ekonomi.
Namun di sisi lain, saya terpaksa menghadapi kenyataan bahwa keputusan Jepang melanjutkan perburuan paus untuk kepentingan komersial jelas didukung penuh oleh para nelayan dan pengusaha yang memanfaatkan paus sebagai komoditas bisnis bahkan industri dengan berbagai alasan termasuk sebagai sumber nafkah personal mau pun komunal.
Pada hakikatnya, keputusan pemerintah Jepang untuk mengingkari kesepakatan moratorium perburuan paus merupakan kemenangan besar kaum pemberhala kepentingan ekonomi dalam pertarungan peradaban melawan kaum penganut kebijakan pembangunan berkelanjutan demi kepentingan ekologi yang memang dianggap sebagai penghambat pembangunan ekonomi.
[***]
Penulis adalah Pembelajar Pembangunan Berkelanjutan
