Berita

Mahfud MD/Net

Hukum

Mahfud MD: Korupsi Marak Karena Dampak Negatif Demokrasi

SABTU, 29 DESEMBER 2018 | 15:51 WIB | LAPORAN:

. Korupsi kian kian marak. Hal itu terjadi karena dampak negatif yang timbul dari demokrasi yang salah kaprah. Terbaru OTT di Kementerian PUPR.

Anggota Dewan Pengarah BPIP, Mahfud MD menilai, maraknya pejabat yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kekuasaan sudah terbagi ke beberapa lembaga.

"Kekuasaan terpencar. Nah oleh karena kekuasaan terpencar, lalu tidak ada yang bisa fokus mengambil tindakan. Kalau mau menindak koruptor, pemegang kekuasaan yang lain marah. Misalnya kalau KPK mau menindak, DPR pemegang kekuasaan marah. Nanti kalau Presiden mau bertindak, lalu diancam mau di-impeach. Macam gitu. Itu akibat dari perkembangan demokrasi. Itu negatifnya ya," jelasnya di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (29/12).


Meski demikian, lanjut pakar hukum tata negara ini, jika ditelaah lebih jauh, dampak positif dari demokrasi sangatlah banyak.

Oleh karena itu, demi menjaga kehidupan demokrasi yang sehat, platform nasional tiap lembaga dalam melihat isu-isu penting, seperti isu korupsi semestinya harus sama.

"Karena kekuasaan ini sudah sangat demokratis, kekuasaan terpencar, karena kalau ada orang yang akan bertindak, dilawan oleh kekuasaan yang juga sah, tapi korup gitu loh," ujar Mahfud. [rus]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya