Berita

Mahfud MD/Net

Hukum

Mahfud MD: Korupsi Marak Karena Dampak Negatif Demokrasi

SABTU, 29 DESEMBER 2018 | 15:51 WIB | LAPORAN:

. Korupsi kian kian marak. Hal itu terjadi karena dampak negatif yang timbul dari demokrasi yang salah kaprah. Terbaru OTT di Kementerian PUPR.

Anggota Dewan Pengarah BPIP, Mahfud MD menilai, maraknya pejabat yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kekuasaan sudah terbagi ke beberapa lembaga.

"Kekuasaan terpencar. Nah oleh karena kekuasaan terpencar, lalu tidak ada yang bisa fokus mengambil tindakan. Kalau mau menindak koruptor, pemegang kekuasaan yang lain marah. Misalnya kalau KPK mau menindak, DPR pemegang kekuasaan marah. Nanti kalau Presiden mau bertindak, lalu diancam mau di-impeach. Macam gitu. Itu akibat dari perkembangan demokrasi. Itu negatifnya ya," jelasnya di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (29/12).


Meski demikian, lanjut pakar hukum tata negara ini, jika ditelaah lebih jauh, dampak positif dari demokrasi sangatlah banyak.

Oleh karena itu, demi menjaga kehidupan demokrasi yang sehat, platform nasional tiap lembaga dalam melihat isu-isu penting, seperti isu korupsi semestinya harus sama.

"Karena kekuasaan ini sudah sangat demokratis, kekuasaan terpencar, karena kalau ada orang yang akan bertindak, dilawan oleh kekuasaan yang juga sah, tapi korup gitu loh," ujar Mahfud. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya