Berita

Said Didu/Net

Politik

Demokrat: Alasan Pemecatan Said Didu Harus Karena Kinerjanya, Bukan Beda Pandangan Politik

JUMAT, 28 DESEMBER 2018 | 21:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemecatan Said Didu dari jabatan Komisaris PT Bukit Asam dinilai kurang tepat. Pasalnya pemecatan tidak dilakukan karena kinerjanya di perusahaan plat merah itu.  

Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaen mengatakan walaupun direksi BUMN tersebut memiliki hak, pemecatan tersebut tak tepat.

"Ya, walaupun itu hak pemegang saham dalam suatu direksi BUMN ya Said Didu cs dipecat. Tapi, alasannya harus karena kinerjanya," kata Ferdinand kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, di Jakarta, Jumat (28/12).


Menurut Ferdinand, jika alasan pemecatan dalam sebuah perusahaan bukan karena kinerjanya yang dipersoalkan maka tidak ada iklim demokrasi dalam perusahaan tersebut.

"Tidak boleh karena tak sejalan dan perbedaan politik pemecatannya. Kalau begitu, BUMN sebagai kaki tangan pemerintah tidak siap berdemokrasi," tandasnya.
    
Said Didu dicopot sekitar lima menit sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Walaupun demikian, Said Didu mengaku menerima pemecatan tersebut.

"Tapi bagi saya ini biasa saja, Saya sudah 14 kali diberhentikan atau mundur atau berhenti dalam jabatan. Kemerdekaan dan integritas jauh lebih berharga dari sekadar jabatan," katanya.

Berkembang dugaan, pemberhentian Said Didu dari perusahaan plat merah ini terkait dengan sikap kritisnya pada berbagai hal, termasuk divestasi PT Freeport Indonesia. [lov]
 

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya