Berita

Goenawan Mohamad/Net

Politik

Goenawan Mohamad Dkk Tidak Memiliki Wewenang Meminta Amien Rais Mundur

KAMIS, 27 DESEMBER 2018 | 13:06 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Pernyataan lima orang pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) yang meminta Amin Rais mundur dari PAN tentu langsung menjadi perbincangan publik.

Amin Rais yang kini duduk sebagai Ketua Dewan Kehormatan PAN selama ini dikenal kritis terhadap pemerintahan Joko Widodo. Amien Rais juga merupakan salah satu pendiri PAN.

Amien juga terlibat sebagai anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.


Pengamat politik dari IndoStrategi Arif Nurul Imam menyatakan, permintaan lima pendiri PAN agar Amin Rais mundur, itu hanya himbauan secara moral karena sesama pendiri partai.

"Namun, karena kelima pendiri tersebut sudah tidak berada di struktur Partai maka permintaan mundur Amen Rais merupakan pilihan politik paling mentok," kata dia dalam pesan elektronik kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (27/12).

Lima orang yang terlibat dalam pendirian PAN melayangkan surat terbuka untuk Amien Rais. Kelima orang itu ialah Abdillah Toha, advokat senior Albert Hasibuan, sastrawan Goenawan Mohamad, tokoh budaya Toety Heraty, dan Zumrotin.

Menurut Arif, permintaan mundur kelima orang tersebut sesungguhnya lumrah saja karena mereka berseberangan dalam Pilpres dengan Amin Rais. Artinya, permintaan tersebut bisa dibaca pertarungan mempengaruhi arah kemudi dukungan PAN dalam Pilpres.

Namun secara otoritas, kata Arif, permintaan Goenawan Mohamad Dkk tersebut sejatinya tidak ada, apalagi sudah mengundurkan diri.

"Sebagai ikhtiar politik tentu sah-sah saja, meski secara otoritas sebetulnya sudah tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan siapa pun kader di PAN, termasuk Amin Rais. Karena di setiap parpol pasti ada mekanisme pemberhentian kader partai," tandasnya. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya