Soal Bencana, Pemerintah Harusnya Malu Sama Zaman Belanda

Keberadaan Badan Geologi sudah ada sejak pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di tahun 1920. Badan ini dianggap penting mengingat fungsinya untuk mendeteksi gejolak gunung berapi dan gempa bumi di Indonesia.

Anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra Bambang Haryo menuturkan bahwa badan ini dibentuk Pemerintah Belanda usai Gunung Kelud erupsi di tahun 1919.

“Badan ini ada sejak 1920. Badan ini diberikan anggaran yang cukup besar di zaman Belanda,” terangnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (26/12).

Atas alasan itu, kata dia, pemerintah seharusnya malu. Sebab, penjajah saja masih memikirkan perlindungan bagi rakyat yang dijajah atas potensi bencana.

“Belanda saja melindungi rakyat kita, kok pemerintah Indonesia malah nggak? Kita malu dong,” kata Bambang.

Indikasi ketidakpedulian pemerintah Indonesia terhadap keselamatan rakyat, sambungnya, bisa dilihat saat anggaran Badan Geologi yang kini di bawah Kementerian ESDM hanya sebesar Rp 759 juta per tahun.

Bambang menyebut dengan anggaran sebesar itu, maka badan ini tak bisa berbuat banyak. Terutama dalam melakukan deteksi dini terhadap ancaman bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus dan tsunami.

Padahal Badan Geologi ini memiliki tugas untuk menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi.

“Ya makannya akhirnya tidak bisa akurat dalam memberikan informasi terkait deteksi dini,” tandasnya. [ian]