Berita

Ilustrasi BMKG/Net

Nusantara

Anggaran BMKG Terus Dipotong, Pemerintah Sama Saja Membunuh Rakyat

RABU, 26 DESEMBER 2018 | 22:41 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Badan Matereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) punya peran yang sangat vital di Indonesia. Namun, sejak beberapa tahun terakhir anggarannya terus dipotong.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra, Bambang Haryo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (26/12).

"Pemerintah ini tidak peduli dengan hak hidup warga negaranya. Ini sama saja sudah melanggar perintah undang-undang. Lebih jauh lagi, pemerintah sama saja membunuh rakyatnya," kata Bambang.


Pasalnya, dalam amanat Pembukaan UUD 1945 Pemerintah Negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Namun, dengan adanya pemotongan anggaran BMKG tersebut terkesan pemerintah abai terhadap keselamatan rakyatnya.

Bambang menuturkan, sejak tahun 2018, BMKG mengajukan anggaran sebesar Rp 2,8 triliun dan sudah disetujui oleh Komisi V DPR. Namun pemerintah dalam hal ini Kemenkeu hanya memberikan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun.

Begitu juga untuk anggaran tahun 2019. Anggaran BMKG yang disetujui DPR sebesar Rp 2,9 triliun namun pemerintah hanya memberikan Rp 1,7 triliun.

"Padahal ini kan harga untuk nyawa publik. Nyawa publik ini tidak yang utama, begitu sesuai amanat Pembukaan UUD kita," tegasnya.

Terkait peristiwa tsunami di Selat Sunda baru-baru ini dan sebelumnya di Sulawesi Tengah, BMKG mengaku beberapa alatnya tidak berfungsi sehingga tidak bisa melalukan deteksi dini.

Dalam beberapa keterangan resminya saat sebelum kejadian, BMKG menginformasikan ke publik tidak terjadi apa-apa dan masyarakat diminta untuk tidak panik. [lov]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya