Badan Matereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) punya peran yang sangat vital di Indonesia. Namun, sejak beberapa tahun terakhir anggarannya terus dipotong.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra, Bambang Haryo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (26/12).
"Pemerintah ini tidak peduli dengan hak hidup warga negaranya. Ini sama saja sudah melanggar perintah undang-undang. Lebih jauh lagi, pemerintah sama saja membunuh rakyatnya," kata Bambang.
Pasalnya, dalam amanat Pembukaan UUD 1945 Pemerintah Negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Namun, dengan adanya pemotongan anggaran BMKG tersebut terkesan pemerintah abai terhadap keselamatan rakyatnya.
Bambang menuturkan, sejak tahun 2018, BMKG mengajukan anggaran sebesar Rp 2,8 triliun dan sudah disetujui oleh Komisi V DPR. Namun pemerintah dalam hal ini Kemenkeu hanya memberikan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun.
Begitu juga untuk anggaran tahun 2019. Anggaran BMKG yang disetujui DPR sebesar Rp 2,9 triliun namun pemerintah hanya memberikan Rp 1,7 triliun.
"Padahal ini kan harga untuk nyawa publik. Nyawa publik ini tidak yang utama, begitu sesuai amanat Pembukaan UUD kita," tegasnya.
Terkait peristiwa tsunami di Selat Sunda baru-baru ini dan sebelumnya di Sulawesi Tengah, BMKG mengaku beberapa alatnya tidak berfungsi sehingga tidak bisa melalukan deteksi dini.
Dalam beberapa keterangan resminya saat sebelum kejadian, BMKG menginformasikan ke publik tidak terjadi apa-apa dan masyarakat diminta untuk tidak panik.
[lov]
