Berita

Nusantara

Pendidikan Tanggap Bencana Lebih Penting Ketimbang Andalkan Pendeteksi Dini

SELASA, 25 DESEMBER 2018 | 21:14 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pasca peristiwa tsunami di Selat Sunda pemerintah mesti melakukan edukasi tanggap bencana di daerah-daerah rawan tsunami.

Hal itu sebagai suatu upaya krusial dalam menghadapi bencana untuk meminimalisir jumlah korban.

"Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pelatihan dan edukasi saat bencana datang," kata Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean saat dihubungi, Selasa (25/12).


Menurutnya, masalah utama dalam menghadapi bencana alam bukan pada tidak adanya alat pendeteksi tsunami seperti kebanyakan orang menyesalkan.

"Meski itu membantu tapi bukan itu poin utama masalah," ujar Ferdinand.

Dia mencontohkan, peringatan dini berbunyi sekitar lima menit pasca terjadinya gempa, sementara gelombang tsunami dalam tempo 10 menit bisa menyentuh bibir pantai.

"Lantas seperti apa persiapan yang bisa dilakukan rakyat untuk menghindar hanya sedikit waktu. Jadi bukan itu masalah utananya," jelas Ferdinand. [wah]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya