Berita

Presiden Jokowi kunjungi korban tsunami/Net

Nusantara

Banyak Alat Pendeteksi Tsunami Rusak, Tindakan Jokowi Kunjungi Korban Telat

SELASA, 25 DESEMBER 2018 | 20:09 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kunjungan Presiden Joko Widodo di Kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten paska tsunami dinilai terlambat. Terlebih, Jokowi memerintahkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) membeli alat pendeteksi tsunami.

Demikian dikatakan aktivis Tionghoa Lieus Sungkharisma, kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Selasa (25/12).

"Kenapa baru setelah terjadi bencana presiden turun. Padahal sejak 2012 sudah diberitahukan banyak alat pendeteksi tsunami atau Bouy di Indonesia hilang dan tidak berfungsi," ujar Lieus.


Dikatakan Lieus, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sudah melaporkan sebanyak 22 alat pendeteksi tsunami (buoy) yang terpasang di berbagai wilayah Indonesia tidak lagi berfungsi sehingga sistem peringatan dini tsunami di Indonesia tidak dilengkapi alat penting tersebut.

"Padahal, alat tersebut merupakan salah satu alat pendeteksi tsunami yang ada dan dikelola Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk mendukung data BMKG," kata Lieus.

Banyaknya alat pendeteksi tsunami yang hilang atau rusak itulah, kata Lieus, yang menyebabkan masyarakat selalu terlambat mengantisipasi datangnya musibah.

"Bahkan, seperti yang terjadi di Selat Sunda kemarin, masyarakat sama sekali tak mendapat peringatan apa-apa terkait tsunami itu kecuali adanya peringatan gelombang tinggi," tutur Lieus.

Lieus menilai, pemerintah selama empat tahun ini memang selalu terlambat dalam melakukan antisipasi terhadap masalah kebencanaan.

"Baru setelah kejadian kita heboh sendiri. Nah, itu harus segera dilakukan investigasi dimana letak kesalahannya, dan bagaimana penggunaan anggaran itu selama ini," tandasnya. [lov]


Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya