Berita

Presiden Jokowi kunjungi korban tsunami/Net

Nusantara

Banyak Alat Pendeteksi Tsunami Rusak, Tindakan Jokowi Kunjungi Korban Telat

SELASA, 25 DESEMBER 2018 | 20:09 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kunjungan Presiden Joko Widodo di Kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten paska tsunami dinilai terlambat. Terlebih, Jokowi memerintahkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) membeli alat pendeteksi tsunami.

Demikian dikatakan aktivis Tionghoa Lieus Sungkharisma, kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Selasa (25/12).

"Kenapa baru setelah terjadi bencana presiden turun. Padahal sejak 2012 sudah diberitahukan banyak alat pendeteksi tsunami atau Bouy di Indonesia hilang dan tidak berfungsi," ujar Lieus.


Dikatakan Lieus, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sudah melaporkan sebanyak 22 alat pendeteksi tsunami (buoy) yang terpasang di berbagai wilayah Indonesia tidak lagi berfungsi sehingga sistem peringatan dini tsunami di Indonesia tidak dilengkapi alat penting tersebut.

"Padahal, alat tersebut merupakan salah satu alat pendeteksi tsunami yang ada dan dikelola Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk mendukung data BMKG," kata Lieus.

Banyaknya alat pendeteksi tsunami yang hilang atau rusak itulah, kata Lieus, yang menyebabkan masyarakat selalu terlambat mengantisipasi datangnya musibah.

"Bahkan, seperti yang terjadi di Selat Sunda kemarin, masyarakat sama sekali tak mendapat peringatan apa-apa terkait tsunami itu kecuali adanya peringatan gelombang tinggi," tutur Lieus.

Lieus menilai, pemerintah selama empat tahun ini memang selalu terlambat dalam melakukan antisipasi terhadap masalah kebencanaan.

"Baru setelah kejadian kita heboh sendiri. Nah, itu harus segera dilakukan investigasi dimana letak kesalahannya, dan bagaimana penggunaan anggaran itu selama ini," tandasnya. [lov]


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya