Lawan Jokowi Itu Bukan Prabowo

DALAM sebuah negara demokrasi, pemilihan umum   adalah pengadilan publik. Inilah waktunya  rakyat menjadi hakim  bagi partai politik, anggota parlemen, dan  presiden yang sedang memegang jabatan (incumbent).
 
Terhadap sebuah pemerintahan yang dinilai gagal memenuhi janji-janjinya, vonis rakyat bisa sangat kejam. Tanda-tanda itu mulai terlihat dengan jelas pada Pilpres 2019.  Lawan utama Jokowi bukan Prabowo, tapi rakyat yang seharusnya dia menangkan hati dan pikirannya. Medan pertempuran inilah yang saat ini sesungguhnya tengah dihadapi Jokowi.

Setidaknya ada tiga fenomena  menguatnya perlawanan/pembangkangan  rakyat (civil/social disobedience) terhadap Jokowi. Pertama, “Uji Nyali Salam Dua Jari Bersama Jokowi.” Kedua, “Perlawanan Bangku Kosong.” Ketiga, dekonstruksi terhadap semua program pencitraan Jokowi.

Uji nyali salam dua jari.  Fenomena ini jangan dianggap remeh. Bentuk perlawanan sosial ini sedang  menjadi trend yang menghantui Jokowi dan para pendukungnya,  kemanapun mereka pergi. Penetrasinya sungguh dahsyat, bahkan sampai menembus tembok-tembok istana.

Foto maupun video generasi digital yang melakukan foto bersama (welfie) Jokowi, bukan lagi sesuatu yang aneh. Kita bisa menemukan bertebaran dimana-mana. Dalam setiap kunjungan Jokowi di berbagai daerah, para remaja ini dengan santainya mengajak foto bersama dan mengacungkan salam dua jari.
 
Sampai saat ini setidaknya ada dua momen yang paling fenomenal.  Pertama, foto ikonik ditangga Istana Merdeka. Sejumlah pelajar NU yang diajak Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi dan Sekjen PB NU Faisal Himy Zaini bertemu Jokowi, beberapa orang diantaranya terlihat mengacungkan salam dua jari ketika berfoto bersama di tangga istana.

Kedua, teriakan sejumlah remaja di Madura “Jokowi Mole” (pulanglah) pada saat deklarasi dukungan para ulama Madura kepada paslon Jokowi-Ma’ruf. Para remaja yang mengenakan kaus dengan foto Jokowi-Ma’ruf ini menolak mengucapkan “Jokowi Pole” (sekali lagi) seperti diminta pembawa acara.

”Perlawanan Bangku Kosong”

Fenomena ini sudah menjadi pemandangan biasa dalam berbagai acara resmi, maupun kampanye yang dihadiri Jokowi, apalagi yang digagas para relawan. Yang paling ikonik adalah peristiwa 7 Desember di Balai Kartini, Jakarta. Pasukan Pengaman Presiden  (Paspampres) terpaksa menyingkirkan sejumlah kursi agar ruangan tidak terlihat kosong.

Di beberapa daerah kehadiran Jokowi tidak lagi disambut dengan gairah dan antusiasme seperti pada kampanye Pilpres 2014, atau pada periode awal kepresidenannya. Di Banda Aceh, Jokowi terpaksa membatalkan pertemuannya dengan relawan karena jumlah yang hadir sangat sedikit. Di Pekanbaru kursi undangan hanya terisi sepertiga ketika Jokowi mendapat gelar kehormatan dari Lembaga Adat Melayu (LAM), Riau.

Perlawanan bangku kosong, adalah perlawanan simbolis dalam bentuk tradisional. Karakteristiknya sama dengan perlawanan yang dilakukan generasi digital. Perlawanan tanpa kekerasan. Yang satunya dilakukan secara terbuka, aktif dan atraktif. Sementara yang lainnya dilakukan secara diam-diam.

Dekonstruksi Pencitraan Jokowi

Kalau Anda cukup aktif di media sosial,  bentuk-bentuk perlawanan semacam ini sebenarnya sudah cukup lama dilakukan. Namun intensitasnya belakangan ini meningkat, bersamaan gencarnya program pencitraan Jokowi.
  
Saat ini di medsos sedang viral #numpangpamerfoto. Melalui tagar ini para generasi digital memamerkan foto mereka di berbagai obyek wisata dunia. Ada yang di menara Eiffel, Paris, gedung parlemen Hongaria, di Budapest, sampai pose foto di Masjidil Haram, Mekah. Dalam keterangan foto mereka sebutkan : “Yang pamer foto di Menara Eiffel pasti bukan orang Paris. Yang pamer foto di Monas, pasti bukan orang Jakarta. Yang pamer foto lagi salat, pastilah orang yang jarang salat, atau tak biasa salat.”

Logika ini tampaknya dimaksudkan untuk mendekonstruksi  kampanye massif  tim Jokowi yang menggelontor medsos dengan foto-foto Jokowi sedang menjadi imam salat. Bersamaan itu tim Jokowi melakukan serangan terhadap ke-Islaman Prabowo.
 
Foto-foto Jokowi yang tengah menjadi imam salat, alih-alih memperkuat citra ke-Islamannya, malah menjadi bahan candaan. Dalam Islam,  menjadi imam salat, bukan asal modal berani. Apalagi dipamer-pamerkan. Seperti bunyi promosi sebuah produk. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pada peristiwa tsunami di Selat Sunda, tim Jokowi juga  meluncurkan kampanye serial foto Jokowi yang tengah berjalan sendirian. Dia terlihat berjalan sendirian di pantai, di antara reruntuhan, memandang laut lepas dan berbagai pose lainnya.
 
Entah mengapa pose seperti ini sangat disukai Jokowi. Di berbagai lokasi bencana, mulai dari kebakaran hutan di Riau, Gempa di Lombok,  Palu dan Donggala, serta tsunami Selat Sunda, pose Jokowi  semuanya sama.

Kampanye pencitraan ini dengan mudah dipatahkan. Di medsos bertebaran foto-foto behind the scene ( di belakang layar). Sangat terlihat bahwa foto itu tidak natural,  tapi by design, sengaja dirancang. Jokowi atau tim konsultannya sengaja memanfaatkan momen itu untuk sesi foto. Ada yang berkomentar “ Tega amat,  shooting di tempat bencana.”

Banyak yang mempertanyakan, kalau niatnya berkunjung ke tempat bencana mengapa Jokowi tidak menyapa korban? Interaksi dengan korban, atau para korban yang menangis memohon bantuan Jokowi, pasti jauh lebih dramatis. Mengapa kok malah menyendiri? Dia  seolah  menyapa, dan berdialog dengan laut dalam diam.

Foto-foto semacam ini dengan mudah didekonstruksi Jokowi seolah merenungi nasib. Tak berdaya menghadapi bencana. Dia juga seakan ditinggalkan  sendiri oleh para pembantunya. Padahal faktanya para menteri yang ada di lokasi di larang mendekat. Mereka bisa mengganggu sudut pengambilan gambar para fotografer dan kameramen.

Jelas sudah Jokowi pada Pilpres kali ini menghadapi dua medan pertempuran. Selain Prabowo-Sandi, Jokowi menghadapi arus besar masyarakat yang tengah menginginkan perubahan.

Wael Ghonim seorang aktivis internet yang menggerakkan demonstrasi besar di Mesir pada awal Arab Spring pernah mengingatkan “ Kekuatan rakyat (people power), jauh lebih kuat dibandingkan dengan rakyat yang berada dalam kekuasaan.” [***]

Penulis adalah pemerhati ruang publik. Artikel ini dikirim untuk Kantor Berita Politik RMOL